Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kab. Tasikmalaya, tasikzone.com – Pemasangan Baliho oleh Ketua DPP BAKI Uge Theo Saputra di Dinas Pertanian Kab. Tasikmalaya menjadi perbincangan hangat oleh sejumlah awak media, Rabu (13/10/2021).
Menurut Uge Theo Saputra, penyebab dipasang nya baliho di Dinas Pertanian adalah banyak nya program-program di dinas tersebut dinilai kusut. Pasalnya karena tidak sesuai dengan per-untukan bahkan banyak nya oknum PNS dan oknum-oknum politik yang bermain di dana tersebut.
“Penyebab kusut nya adalah dana anggaran untuk dinas pertanian dari tahun 2015 seperti bibit pisang Rp 5.000.000.000 cabe rawit bibit kelapa bibit ubi jalar semua kusut. Tidak sesuai dengan peruntukan. Udah gitu banyak anggaran yang mesti nya untuk masyarakat tidak dilaksanakan. Banyak nya oknum-oknum PNS dan oknum politik yang bermain di dana tersebut”Kata Uge
Lanjut Uge, program yang dinilai kusut adalah dugaan carut marut program di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bahwa dimana hasil investigasi team hanya disalurkan 53.000 bibit pisang. Adapun pesanan Cv GP milik HT asal Karangnunggal dan HA asal Sodong Hilir terhadap MS sebagai penyedia bibit dengan harga Rp 3.100. Program budidaya pisang diterima oleh 5 POKTAN (Kelompok Tani) yang tersebar di lima desa diantara nya Desa Cikawunggading, Desa Nagrog, Desa Ciheras, Desa Ciandum dan Desa Cihurip.
“Dengan ada nya hal tersebut, kuat dugaan program tersebut carut marut juga. Kita hitung saja 53.000xRp 3.100 total nya berapa? Tambah ongkos angkut atau biaya umum lain nya itu tidak akan mencapai Rp 5.000.000.000” tuturnya
Lanjutnya, berharap ada transparasi dari pemerintah Kab. Tasikmalaya terkait dugaan program yang dinilai kusut dan dugaan carut marut nya program di OPD tersebut. Karena menurut pengamatan beliau dan team selama ini apa yang menjadi program untuk masyarakat sangat jauh ter-realisasi nya ibarat tanah langit.
“Enggak ada yang terasa secara signifikan dirasakan oleh masyarakat umum, itu hanya kelompok tertentu. Dari tahun anggaran 2015 sampai sekarang sudah puluhan milyar, bahkan ratusan milyar banyak yang belum terasa, seperti budidaya ubi jalar, budidaya ubi kayu, budi daya unggas, ternak kambing maun sapi” Lanjutnya
“Apakah ada kenaikan produksi yang signifikan yang berasal dari kelompok masyarakat kecil? Yang ada hanya mereka yang punya kekuasaan, baik eksekutif maupun mereka yang berada di ranah legislatif, yang seharus nya mampu menjembatani masyarakat kecil agar lebih maju, sejahtera, bukan hanya jadi penonton saja” Tegas Uge
Ditempat yang sama, Ketua DPC PJID (Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi) Yan Daya Permana juga mengatakan, saat team PJI-D melakukan konfirmasi kepada Kabid Perkebunan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan melalui sambungan selulernya, Nanang hanya menyatakan bahwa permasalahan itu sudah selesai di lingkungan internal.
Namun demikian, saat team PJI-D mengkonfirmasi ke Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya dan diterima oleh Irban I Azis, SH hanya memberikan jawaban pendek.
“Nanti dikordinasikan dulu, kami belum terima laporan hal tersebut.”katanya
“Saya pikir untuk membenahi OPD tersebut bukan hanya sanksi administrasi, sebab sudah banyak yang patut diduga hanya jadi bancakan kelompok tertentu dalam hal ini demi tegaknya supremasi hukum. Kami meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa OPD tersebut, apalagi menurut sumber sudah ada yang dilaporkan salah satu LSM di Kabupaten Tasikmalaya terkait program budidaya unggas yang berlokasi di salah satu Kecamatan di daerah utara Kabupaten Tasikmalaya, serta disinyalir hanya dinikmati istri muda orang penting di Kabupaten Tasikmalaya.” Tegas Yan Daya Permana
Disisi lain, Plt Sekdis Dinas Pertanian Nandang saat diwawancarai dikantor nya mengatakan Yang nama nya kusut itu disebelah mana nya. Kami ingin berprasangka baik saja bahwa sebuah perencanaan itu di mulai dari sebuah perencanaan yang dari desa, kecamatan sampai ke kabupaten.
“Kami juga punya BPP, sehingga Dinas Pertanian melakukan bukan musrenbang tandingan tapi juga mempunyai database dari masing-masing BPP yang ada di kecamatan pembangunan apa atau program apa yg kelompok tani inginkan. Kami juga disini punya database untuk pngembangan sinkronisasi.” Katanya kepada wartawan
“Misal yang dibutuhkan itu program A dari kelompok kata saya bukan A tapi B. Nah kita padukan, misal, maaf lebih prioritas mana antara jalan sama irigasi di kelompok A. Setelah diskusi secara prioritas yg cocok di sana itu tahun pertama misalkan pengembangan irigasi nya, tahun ke 2 jalan nya. Harus punya konsep seperti itu, jangan sporadis supaya tidak kusut. Ke 2 sumber anggaran nya mau dimana saja, mau di DAU, Banprov, APBN. Tapi punya skala prioritas untuk kelompok itu, sehingga dengan sebuah database ada data itu ada sinkronisasi yang nanti nya verifikasi dulu sebelum menentukan CPCL betul gak di sana teh, oh ya betul ada” Lanjut nya
Setelah ditanyai jika ada pemasangan kembali baliho di Dinas Pertanian, beliau mengatakan bukan berharap ada lagi pemasangan baliho tersebut, lebih baik di diskusikan saja, karena tidak ada persoalan yang tidak selesai dengan komunikasi.
“Bukan berharap, kita ngobrol saja diskusi ya memang sebuah pembangunan di pertanian ya mengucapkan terimaksih kepada temen-temen yang bisa melihat, memantau dan mengevaluasi. Ya kalau mitra mari kita diskusi ieu teh kumaha-kumaha kaya selogan kalau puas berita org lain kalau tidak puas beritau kami yah kita ngobrol ngopi sehingga yah bisa sharing” Pungkasnya.(Den)
