Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kabupaten Tasikmalaya, tasikzone.com – menindak lanjuti pemberitaan sebelumnya yang berjudul ‘Ada Pejabat Sulit Ditemui, Walpis : Diduga Ada Kantor Siluman’ pada 11/01/2023 diduga kuat bahwasanya ada kantor siluman dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga bertambahnya para pejabat yang diduga sering mangkir dari jam kantor sampai tidak masuk kantor.
Rian Ketua Wahana Lingkungan Pendidikan Sosial (Walpis) mengatakan, informasi yang dihimpun olehnya bahwasanya itu benar.
Karena saat ia turun ke lapangan untuk mengecek benar atau tidaknya terkait dugaan Kantor Siluman yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten, bahwasanya itu benar adanya.
Terlebih lagi para pejabat yang diduga sering tidak masuk kantor yang awalnya Dinsos dan Kabid Jalan Dinas PUPR, kini bertambah.
“Karena menurut informasi, contoh kemarin kan kita menduga kayak Dinsos, Dinas PUPR Kabid Jalan, ketambah lagi ternyata Kabid Irigasi pun sama tidak bisa ditemui. Dan ternyata dugaan kantor siluman itu betul menurut informasi. Ada yang menyebutkan di Islamic Center (IC), ada yang menyebutkan dikantor UPTD bahkan ada yang di Pendopo Lama. Menurut informasi yang masuk ke kita kantor siluman nya disitu,” Ujar Rian saat ditemui dilingkungan Gebu, Selasa (17/01/2023).
Mirisnya lagi, bahkan sampai berbulan-bulan para pejabat yang dilingkungan Kab. Tasikmalaya sulit untuk ditemui sampai dihubungi via Whatsapp pun susah dihubungi.
“Contoh Diskopukmindag, ketika kita menemui Kadisnya langsung Beliau tidak ada. Bahkan hampir satu bulan lebih kita mau menemui Kadis tersebut dia tidak ada. Difollow up lewat by phone pun sama tidak ada respon yang baik. Nah artinya, inikan berdampak pada pelayanan tersebut, kan gitu,” Lanjut Rian
Terlebih lagi, Rian sangat menyayangkan bahwa para pejabat yang sulit ditemui itu adalah para pemegang kebijakan.
“Apalagi ketika kita analisis hampir semua yang tidak masuk kantor ini pemegang kebijakan. Mulai dari Kabid, Sekdis sampai Kadis tidak masuk semua,” Tambah Rian
Rian juga bertanya-bertanya alasan para pejabat tersebut sering tidak masuk kantor itu kenapa? Namun saat ia mengobrol dengan rekan-rekan bahwa yang menjadi salah satu alasan nya itu sering nya para tamu yang datang membawa masalah. Padahal dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Bagian Ketiga Hak Mengembangkan Diri dalam pasal 11 sampai pasal 16 sudah jelas tertuang.
“Tetapi kalau kita lihat itu adalah salah satu tupoksi atau bagian dari tugas kita sebagai kontrol sosial. Sekarang kalau misalnya salah satu SKPD atau pejabatnya tidak mau dikritisi, yaudah jangan mau jadi pejabat” Ujar Rian
Lebih lanjut, Rian mengatakan dalam hal ini kalau sampai tidak ada respon bahkan tidak ada tindakan dari BKPSDM itu sendiri. Maka langkah yang akan ia lakukan akan adakan audiensi di BKPSDM dan akan menuntut BKPSDM untuk menindak tegas para pejabat yang sering tidak masuk kantor.
“Maka langkah kita akan bersilaturahmi dan kita akan beraudiensi dengan BKPSDM sebagai pemegang kebijakan terkait kepegawaian. Salah satu tuntutan kita satu, mungkin yang akan kita sampaikan untuk menindak lanjuti pemberitaan tersebut meminta BKPSDM untuk menindak tegas para pejabat yang tidak masuk kantor, itu bisa berupa sanksi administrasi atau berupa reshufle dan itu harus dilakukan oleh BKPSDM” Pungkasnya
