Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com — Kerja sama RSUD Dewi Sartika dengan BPJS Kesehatan setelah mengantongi izin operasional dan akreditasi menuai sorotan dari kalangan organisasi kepemudaan. Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya menilai, kesiapan operasional rumah sakit tersebut masih menyisakan persoalan mendasar, terutama terkait dukungan anggaran.
Ketua GMNU Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP, mengatakan, keberhasilan administratif berupa izin operasional dan akreditasi belum sejalan dengan kesiapan riil di lapangan.
“Secara administratif memang ini terlihat sebagai kabar baik. Namun jika dilihat lebih dalam, kondisi operasional RSUD Dewi Sartika justru memprihatinkan karena belum ditopang anggaran yang memadai,” ujar Myftah, Jumat (3/4/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, RSUD Dewi Sartika saat ini belum memiliki dukungan anggaran operasional yang cukup dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Tanpa dukungan anggaran yang jelas, rumah sakit ini diperkirakan hanya mampu bertahan dalam waktu terbatas. Ini tentu menjadi persoalan serius, karena menyangkut pelayanan publik yang sangat vital,” katanya.
Myftah mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum menempatkan sektor kesehatan, khususnya operasional rumah sakit, sebagai prioritas utama. Ia menilai terdapat ketidakseimbangan dalam pengalokasian anggaran.
“Di satu sisi, kebutuhan operasional rumah sakit sangat mendesak. Namun di sisi lain, anggaran justru lebih banyak dialokasikan untuk pemeliharaan fisik fasilitas kesehatan lainnya. Ini perlu dievaluasi,” ujarnya.
Menurutnya, jika anggaran dialokasikan secara proporsional untuk mendukung operasional RSUD Dewi Sartika, rumah sakit tersebut berpotensi berkembang menjadi institusi yang mandiri dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Dengan dukungan yang cukup, RSUD ini bisa berjalan optimal dan ke depan berpotensi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mandiri. Ini tentu akan berdampak positif bagi pelayanan dan keuangan daerah,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan anggaran yang tidak tepat sasaran berisiko menghambat pengembangan layanan kesehatan dan merugikan masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan kepastian layanan kesehatan yang berkelanjutan, bukan sekadar pencapaian administratif,” tegas Myftah.
GMNU Kota Tasikmalaya, lanjutnya, akan segera mengirimkan surat audiensi kepada Dinas Kesehatan untuk meminta klarifikasi serta membahas kesiapan operasional RSUD Dewi Sartika secara menyeluruh. (***)
