Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com — Majelis Santri Bangsa melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dinilai gagal dalam merencanakan dan mengelola anggaran daerah, sehingga berdampak langsung pada mandeknya sejumlah program dan hak masyarakat.
Perwakilan Majelis Santri Bangsa, Ustad Heryanto, menilai lemahnya kepemimpinan terlihat dari ketidakmampuan pemerintah daerah membaca secara matang potensi anggaran yang akan turun dari pemerintah pusat, serta buruknya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kepemimpinan hari ini terkesan tidak memiliki perencanaan yang jelas. Seharusnya pemerintah mampu menghitung secara presisi berapa anggaran dari pusat yang akan turun, serta menguatkan PAD. Yang terjadi justru sebaliknya,” ujar Heryanto.
Ia menyebut, kondisi PAD yang tidak optimal menjadi indikator adanya persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah yang perlu segera diusut.
Lebih lanjut, Heryanto mengungkapkan bahwa sejumlah proyek tahun anggaran 2025 hingga kini belum juga dicairkan, meskipun pekerjaan telah dilaksanakan. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kelalaian pemerintah yang merugikan pihak ketiga, khususnya para pemborong.
“Ini bukan sekadar keterlambatan teknis, tapi menunjukkan kegagalan kepemimpinan dalam memastikan siklus anggaran berjalan normal. Para pemborong jadi korban,” tegasnya.
Tak hanya itu, ketidakjelasan pencairan anggaran juga terjadi pada kegiatan triwulan pertama tahun 2026. Hingga kini, belum ada kepastian dari pemerintah daerah terkait realisasi anggaran tersebut.
Majelis Santri Bangsa juga menyoroti belum cairnya sejumlah hak, seperti insentif guru ngaji dan pesantren, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang disebut baru terealisasi sebagian, serta Tunjangan Hari Raya (THR) ASN yang hingga kini belum jelas.
“Jika hak guru ngaji, pesantren, dan ASN saja tidak bisa dipastikan, maka ini menjadi alarm serius bahwa ada masalah besar dalam kepemimpinan daerah,” kata Heryanto.
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan administratif semata, melainkan mencerminkan lemahnya arah kebijakan dan kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya dalam mengelola pemerintahan.
“Atas dasar itu, kami mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya. Transparansi dan akuntabilitas harus dibuka ke publik,” pungkasnya. (***)
