Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kota Tasikmalaya, tasikzone.com – Sabtu, 03 September 2022 Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM berupa pertalite dan solar. Kebijakan tersebut sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi
Seperti dikatakan Dede S.Ip Ketua DPD Partai PKS Kota Tasikmalaya, kepada Wartawan usai melakukan Aksi Flashmob dengan berdiam diri selama 1 menit membawa tulisan Penolakan Kenaikan BBM. Sabtu (10/09/2022)
“Beberapa waktu yang laju rakyat terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng, Belum selesai harg minyak goreng melonjak, harga meroket. Rumah tangga seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan harga BBM bersubsidi” Kata Dede S.IP
Lanjutnya, Dan ini akan menyebabkan efek domino kenaikan harga di sektor lainnya Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya.
Oleh karena itu, PKS bertanggungjawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pada Kesempatan tersebut, DPD PKS membuat Pernyataan Sikap yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPD PKS Kota Tasikmalaya, berikut enam alasan PKS Kota Taskmalaya menolak kenaikan BBM, yakni:
1. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD RI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara melalui-cabang-predus dan dipergunakan sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat. Kenaikan BBM bersubsidi jelas bertentangan dengan amanat Konstitusi
2. Kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang kesulitan, baik karena dampak pandemi COVID-19, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM bersubsidi, jelas memperparah kondisi tersebut, khususnya masyarakat menengah ke bawah, Kenaikan harga BBM menunjukkan sikap tidak berempati kepada rakyat banyak.
3. Alasan kenaikan harga BBM bersubsidi disebabkan adanya salah sasaran, Karena itu, seharusnya solusinya adalah memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi, bukan malah menaikkan harganya. Kebijakan Kenaikan harga BBM tidak nyambung dengan pokok persoalan
4. Di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sullt, Pemerintah lebih memilih melanjutkan proyek mercusuar yang belum tentu berkontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat bahkan dananya bersumber dari utang.
5. Banyak ahli yang menyampaikan inefisiensi ditubuh Pertamina, yang harusnya bisa lebih berhemat dan
berkontribusi untuk menjamin tata kelola migas yang baik, salah satunya harga BBM bersubsidi yang terjangkau. Karena itu, ini harus dievaluasi dan diaudit, sehingga Pertamina sebagai cabang produksi penting yang dikuasai negara, mampu menjalankan perannya secara optimal.
6. PKS meminta Walikota Tasikmalaya agar kebijakan umum anggaran perubatan 2022 dan APBD 2023, mengantisipasi dampak tambahan dan boleh jadi lebih parah selain terjadinya resesi global dan elek dan kenaikan BBM.
Oleh karena itu, proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung mensejahterakan rakyat agar ditunda dan mempriontaskan program-program untuk kesejahteraan rakyat, seperti operasi pasar, menyediakan bansos dengan manajemen data penerima yang tepat sasaran, kegiatan stimulan untuk UMKM serta penyederhanaan izin usaha.
