Tag Archives: DPRD Garut

Tasikzone.com – Gerbang Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan (GLMPK) mendesak DPRD dan dinas terkait untuk mengevaluasi penetapan kawasan industri di Kecamatan Limbangan dan Cibatu. Permintaan ini muncul karena kawasan industri tersebut dibangun di atas lahan sawah yang produktif. Dalam audiensi yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD Garut, GLMPK bertemu dengan perwakilan …

GARUT — Tiga warga Garut mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat terkait penggunaan anggaran di DPRD Kabupaten Garut Tahun Anggaran (TA) 2020, 2021, dan 2023. Setelah melalui serangkaian sidang, Majelis Komisi akhirnya mengabulkan permohonan mereka. Ketiga pemohon itu adalah dua advokat, Asep Muhidin, S.H., M.H., dan …

Tasikzone.com – diduga permainkan kasus dugaan korupsi dana Reses dan dana BOP Pimpinan DPRD Garut periode 2014-2019, Jaksa di Kabupaten Barito akan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini akan disampaikan oleh Gerbang Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan (GLMPK). Sebab, Kepala Kejaksaan DR. Neva Sari Susansti, SH., M.Hum telah mengungkapkan bahwa menurut perhitungan …

Tasikzone.com – aktivis muda garut Taufik Rofi merasa terusik dengan isu-isu yang muncul di Kabupaten Garut, salah satunya isu tentang dugaan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi di perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Garut, yakni Bank Intan Jabar (BIJ) Garut. Perusahaan yang menjalankan roda bisnis dari tiga pemodal ini tengah …

Tasikzone.com – Sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat dan Ormas (organisasi masyarakat) menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut. Mereka berharap Anggota DPRD Garut yang dipimpin oleh Aris Munandar, S.Pd dan 49 anggota dewan lainnya untuk bekerja profesional. Bekerja untuk rakyat dan bukan bekerja hanya untuk golongannya saja. Anggota DPRD …

Tasikzone.com – Kasus dugaan korupsi dana Biaya Operasional Pimpinan (BOP) dan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 akan terus ditelusuri hingga tuntas. Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) , Asep Muhidin, SH., MH akan kembali mengajukan kembali Praperadilan terhadap penerbitan Surat …

Tasikzone.com – Praperadilan terhadap penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kaejaksaan Negeri Garut pada kasus dugaan tindak pidana korupsi Reses dan Dana BOP Pimpinan DPRD Garut tahun 2014-2019 membongkar tabir yang menyelimuti corp adhiyaksa. pasalnya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Garut memperbolehkan Jaksa Pidana Khsus mengesampingkan atau melakukan kinerja dengan …

Tasikzone.com – Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Kasus dugaan korupsi dana Biaya Operasional Pimpinan (BOP) dan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, Asep Muhidin, SH., MH merasa kecewa dan aneh dengan berbagai jawaban penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut yang melakukan …

Tasikzone.com – Sidang Praperadilan terhadap penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Negeri Garut terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Pimpinan DPRD (BOP) dan Reses DPRD Kabupaten Garut yang merugikan keuangan negara mencapai Rp. 1,2 Milyar ditunda oleh Majelis Hakim tunggal Sandi Muhamad Alayub, SH., MH. …

Kabupaten Garut, Tasikzone.com – kasus dugaan korupsi BOP Pimpinan DPRD dan Reses yang diduga tidak sesuai prosedur, memasuki babak baru. Pasalnya, Kini Pengadilan Negeri Garut telah menetapkan jadwal sidang Praperadilan yang diajukan warga Garut melalui Kantor Hukum Asep Muhidin, S.H., M.H terhadap tidak sahnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang …