Tasikzone.com – diduga permainkan kasus dugaan korupsi dana Reses dan dana BOP Pimpinan DPRD Garut periode 2014-2019, Jaksa di Kabupaten Barito akan dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini akan disampaikan oleh Gerbang Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan (GLMPK). Sebab, Kepala Kejaksaan DR. Neva Sari Susansti, SH., M.Hum telah mengungkapkan bahwa menurut perhitungan …
Read More »BIJ Garut Diterpa Badai Korupsi, Aktivis: Jangan Ada Kambing Hitam
Tasikzone.com – aktivis muda garut Taufik Rofi merasa terusik dengan isu-isu yang muncul di Kabupaten Garut, salah satunya isu tentang dugaan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi di perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Garut, yakni Bank Intan Jabar (BIJ) Garut. Perusahaan yang menjalankan roda bisnis dari tiga pemodal ini tengah …
Read More »LSM Soroti Kinerja DPRD Garut: Isu PDAM Disorot, Skandal BIJ Terabaikan
Tasikzone.com – Sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat dan Ormas (organisasi masyarakat) menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut. Mereka berharap Anggota DPRD Garut yang dipimpin oleh Aris Munandar, S.Pd dan 49 anggota dewan lainnya untuk bekerja profesional. Bekerja untuk rakyat dan bukan bekerja hanya untuk golongannya saja. Anggota DPRD …
Read More »Kasus Dugaan Korupsi BOP Pimpinan Dan Reses Anggota DPRD Garut Akan Dilaporkan Ke KPK
Tasikzone.com – Kasus dugaan korupsi dana Biaya Operasional Pimpinan (BOP) dan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 akan terus ditelusuri hingga tuntas. Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) , Asep Muhidin, SH., MH akan kembali mengajukan kembali Praperadilan terhadap penerbitan Surat …
Read More »SP3 Oleh Kejari Garut Kesampingkan Peraturan Kejagung
Tasikzone.com – Praperadilan terhadap penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kaejaksaan Negeri Garut pada kasus dugaan tindak pidana korupsi Reses dan Dana BOP Pimpinan DPRD Garut tahun 2014-2019 membongkar tabir yang menyelimuti corp adhiyaksa. pasalnya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Garut memperbolehkan Jaksa Pidana Khsus mengesampingkan atau melakukan kinerja dengan …
Read More »Praperadilan SP3 Dugaan Korupsi Reses dan BOP DPRD, Asep Muhidin : Ketidakmampuan Kejari Ungkap dugaan Tipikor di tubuh DPRD
Tasikzone.com – Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Kasus dugaan korupsi dana Biaya Operasional Pimpinan (BOP) dan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, Asep Muhidin, SH., MH merasa kecewa dan aneh dengan berbagai jawaban penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut yang melakukan …
Read More »Sidang Perdana Praperadilan SP3 Terhadap Dugaan Pidana Korupsi BOP Pimpinan DPRD, Kejari Garut Mangkir
Tasikzone.com – Sidang Praperadilan terhadap penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Negeri Garut terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Pimpinan DPRD (BOP) dan Reses DPRD Kabupaten Garut yang merugikan keuangan negara mencapai Rp. 1,2 Milyar ditunda oleh Majelis Hakim tunggal Sandi Muhamad Alayub, SH., MH. …
Read More »Dugaan Korupsi BOP Pimpinan DPRD Garut Memasuki Babak Baru, PN Tetapkan Jadwal Sidang Praperadilan
Kabupaten Garut, Tasikzone.com – kasus dugaan korupsi BOP Pimpinan DPRD dan Reses yang diduga tidak sesuai prosedur, memasuki babak baru. Pasalnya, Kini Pengadilan Negeri Garut telah menetapkan jadwal sidang Praperadilan yang diajukan warga Garut melalui Kantor Hukum Asep Muhidin, S.H., M.H terhadap tidak sahnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang …
Read More »MPK Cium Ada Kejanggalan Dalam Terbitnya SP3 Dugaan Tipikor Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Garut
Kabupaten Garut, tasikzone.com – Masyarakat Pemerhati dan Pengkaji Kebijakan (MPK) terus menyoroti terbitnya Surat Perintah Penghentan Penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Negeri Garut terhadap kasus dugan tindak pidana korupsi kegiatan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Garut tahun 2014 s/d 2019. Melalui kuasa hukumnya, MPK telah menemukan fakta baru, salah …
Read More »