Home / Politik & Hukum / Spanduk Tuntutan Reshuffle Pejabat Kejari Kembali Diturunkan, Koalisi LSM Geruduk Satpol PP
PhotoGrid_1503678925423

Spanduk Tuntutan Reshuffle Pejabat Kejari Kembali Diturunkan, Koalisi LSM Geruduk Satpol PP

Kota Tasikmalaya, tasikzone.com – lagi lagi Insiden pencabutan paksa spanduk pernyataan sikap dari Koalisi Ormas/LSM Tasikmalaya yang dipasang di Halaman DPRD Kota Tasikmalaya kembali terjadi pada Jum’at (25/08/2017).

Penurunan spanduk berukuran sedang dengan konten beberapa tuntutan yang diantaranya mendesak pencopotan atau reshuffle pejabat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) itu diduga dilakukan oleh pihak DPRD atas dasar adanya intervensi dari pihak terkait yang tengah diprotes.

Namun kali ini sepanduk tersebut diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, mendengar Hal tersebut Koalisi LSM mendatangi kantor SatPOl PP untuk mengklarifikasi. Kenapa sepanduk tersebut bisa ada di Sat Pol PP “kami datang ke Sat Pol PP ingin menayakan atas suruhan siapa sepandukbtersebut diturunkan, namun menurut mereka (sat pol pp) hanya membawa sepanduk di POS Satpam Gedung DPRD, atas intruksi dari Pimpinnya”ungkap Tatang surahman kepada wartawan.

Dengan adanya kejadian tersebut, Koalisi menyimpulkan bahwa perselingkungan antara DPRD dengan TP4D semakin jelas dan nyata. Seperti halnya diungkapkan kembali Anggota Koalisi, Ketua Umum Ormas GAPURA Tatang Sutarman, bahwa sikap DPRD tersebut menandakan ketidakberpihakan kepada rakyat atau pro rakyat yang seharusnya dapat menyikapinya dengan baik malah sebaliknya terkesan melindungi terhadap permasalahan yang terjadi.

BACA JUGA   Hut Partai Gerindra Ke-12 Di Kota Tasik, Diisi Dengan Bakti Sosial Pembagian Sembako

“Perlu dipahami oleh masyarakat, pergerakan kami bukan asal-asalan melainkan penuh pertimbangan dan perhitungan. Gerakan kami atas dasar fakta dan bukti serta keterangan dan pengakuan dari pihak-pihak yang siap dijadikan saksi. Disamping itu, perlu diketahui juga bahwa kami telah melaporkan beberapa kasus yang terjadi di pemerintahan baik ke kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi tapi sampai sekarang ini semuanya seolah dibekukan tanpa ada proses sedikitpun,” terang Tatang, tadi siang.

Dengan demikian, tuntutan pembenahan di tubuh TP4D terus disuarakannya demi memperbaiki tatanan atau sistem yang dijalankan oleh Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang sekarang ini diduga banyak menyimpang dan tidak bisa dibersihkan akibat penegakan hukum yang mandul bahkan ikut bermain melakukan hal yang merugikan masyarakat dan negara. “Hal ini kembali lagi ke masyarakat untuk menyikapinya. Yang jelas Kami tidak butuh sensasi,” tandasnya.(rian)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *