Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kota Tasikmalaya, tasikzone.com – Ketua DPD Pemuda Demokrat Kota Tasikmalaya Andi Nugraha menilai Musyawarah Daerah ke VII KNPI Kota Tasikmalaya merupakan Musda terburuk sepanjang sejarah berdirinya KNPI di Kota ini.
Dirinya menilai, seolah Musda dipaksakan karena rentang waktu yang mepet, namun Andi menyarankan akan lebih elegant ketika Ketua DPD KNPI menyatakan Ketidaksanggupan mengadakan musda jika kondisinya seperti ini.
Beberapa catatan yang disampaikan diantaranya, draft Musda Ke VII, tidak ditandatangani oleh ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya.
“Biarpun draft harus di Cap dan Ditandatangani, terlihat kesiapan Ketua DPD KNPI seaakan tidak sanggup mengadakan Musda,” kata Andi Nugraha. Kepada wartawan, kamis (30/01/2025) saat menunggu digelarnya acara.
Selain itu, tempat tidak representatif, dan lebih parah ketidak sesuaian jadwal padahal ini sudah dibahas dalam Rapat Pimpinan.
“Secara langsung Tatib yang sudah disahkan bersama dalam Rapat Pimpinan ini sudah dilanggar secara langsung oleh Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya,”tegasnya.
Pun, dirinya berharap kedepan tidak ada lagi, hal seperti ini terulang kembali dikepemimpinan selanjutnya.
“musda ini kami anggap yang terburuk sepanjang sejarah sejak berdirinya KNPI di Kota Tasikmalaya,”ucapnya
Bahkan, ada yang lebih krusial Berdasarkan Tata Tertib Musda VII KNPI Kota Tasikmalaya 2025, dalam Tata Tertib Bab I LPJ DPD KNPI Kota Tasikmalaya periode 2022-2024 dalam pasal 30 disebutkan bahwa LPJ harus disampaikan dalam sidang pleno musda secara langsung dan tertulis.
“Anehnya, dalam draft tidak disampaikan. Ini konotasinya KNPI sudah menerima dana Hibah Rp. 250 Juta tiap tahunnya juga sumbangan yang tidak mengingkat, ini merupakan dana yang pertanggungjawaban kepada publik secara moral dan formal, Moral secara pribadi Ketua DPD KNPI dan Formal didepan para OKP yang ada,”tandas Abuy sapaan akrabnya.
OKP berhak tau uang itu dilarikan kemana, jangan sampai kita mencurigai kalau dana itu digunakan bukan untuk kegiatan DPD KNPI sebagai mana mestinya.
“Sebab, selama ini dari 2022-2024 kami belum pernah mengetahui adanya kegiatan dari DPD KNPI,” tandasnya.
Sementara itu Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya Opik Taufik Rahman menyebut untuk tempat kondisi lokasi ini merupakan rekomendasi dari Disporabudpar tadinya akan di gedung Juang namun direkomendasikan disini karna kita bagian dari Disporabudpar.
Untuk ngaretnya waktu, ini ada miskomunikasi dari kepanitiaan menginformasikan kesanggupan kehadiran KNPI Jabar dan PJ Wali Kota.
“Karena, hidmatnya ada mereka (KNPI Jabar dan PJ Wali Kota), yang merestui musda ini KNPI Jawa Barat, kalau Tidak hadir bisa saja ini kurang sempurna bahkan ilegal, hal ini kita sudah disampaikan mengenai waktu namun ada kesibukan lain sehingga konsekuensi harus mengulur waktu,”ucap Opik.
Saat disinggung, mengenai tempat apakah ada permasalahan dianggaran, menurutnya ini lebih ke sisi budaya biasanya rapim di hotel namun musda di gedung.
“sudah dimamana seperti itu tidak ada kaitan dengan anggaran, pun jika di Hotel hawatir ada gesekan, seperti menghancurkan properti,” selorohnya.
Saat ditanya apakah di draft musda ini dicantumkan LPJ keuangan. Memang tidak ada, ? tanya balik Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya kepada wartawan.
“Bisanya selama saya BerKNPI nanti saya sebagai Ketua menjabarkan secara umum jumlah anggaran seperti apa, adapun ketika ada pertanyaan tekhnis baru disampaikan kepada bendahara,”bebernya
“Untuk Pertahunnya relatif ya, kita punya anggaran yang sehat itu dua tahun 2022-2023 untuk alokasinya nanti aja di LPJ ya,” tandasnya seraya mengaharapkan semoga Ketua terpilih nanti bisa mengakomodir seluruh OKP terutama yang mendukung kandidat kalah. (rian)
