Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
BANDUNG – Nuansa berbeda terasa di Aula Lantai II Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta No.576, Kota Bandung, Senin (4/5/2026). Bukan sekadar agenda birokrasi rutin, ruang tersebut menjadi wadah diskusi strategis antara aparat penegak hukum dan otoritas teknis sektor energi.
Sebanyak 25 peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Pokjar I mengikuti Kuliah Kerja Profesi (KKP) bersama jajaran ESDM Jawa Barat. Kegiatan ini mengusung tema sinergi pengawasan distribusi migas antara Polri dan ESDM guna menjamin ketersediaan pasokan sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional.
Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Ir. Bambang Tirtoyuliono, M.M., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam menjaga stabilitas energi. Menurutnya, ESDM memiliki data teknis seperti kuota, jalur distribusi, hingga peta kerawanan, sementara Polri memiliki kewenangan penegakan hukum di lapangan. Tanpa keselarasan keduanya, potensi kebocoran BBM subsidi akan sulit ditekan.
KKP ini dipimpin Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi Kombes Pol Hidayat, S.H., S.I.K., didampingi sejumlah pejabat pengawas dan pembimbing. Dari pihak ESDM, Bambang hadir bersama jajaran pejabat struktural yang membidangi pertambangan, energi, air tanah, hingga ketenagalistrikan.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tersebut diawali dengan pembukaan formal, termasuk doa dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Dalam sambutannya, Kombes Pol Hidayat menekankan bahwa pengawasan distribusi migas tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi dari hulu hingga hilir menjadi kunci utama.
Dalam paparannya, Bambang mengulas secara komprehensif sistem distribusi migas di Jawa Barat. Ia memaparkan titik-titik rawan penyimpangan BBM subsidi serta mekanisme pengawasan yang telah diterapkan, mulai dari verifikasi kuota SPBU, pemantauan armada tangki berbasis GPS, hingga audit distribusi ke agen dan pangkalan. Ia menegaskan bahwa persoalan utama kerap terjadi di tingkat hilir, sehingga membutuhkan dukungan penegakan hukum.
Diskusi berlangsung dinamis. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait modus penyalahgunaan BBM subsidi, mekanisme koordinasi saat terjadi kelangkaan, hingga peluang patroli terpadu antara ESDM dan Polri.
Dari Forum Group Discussion (FGD) yang digelar, disepakati dua poin utama. Pertama, pentingnya kolaborasi antara Polri dan ESDM dalam memastikan distribusi migas tepat sasaran, jumlah, dan waktu. Kedua, perlunya penguatan koordinasi serta penyamaan persepsi guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan demi menjaga ketahanan energi nasional.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan lancar.
Bambang menilai KKP ini memiliki nilai strategis karena para peserta merupakan calon perwira menengah Polri yang nantinya akan mengemban tugas di wilayah. Ia berharap pemahaman terkait tata kelola energi dapat menjadi bekal penting dalam mendukung tugas mereka ke depan.
Menurutnya, energi merupakan elemen vital bagi kehidupan bangsa. Karena itu, pengawasannya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dibangun melalui sinergi yang kuat. Kolaborasi antara ESDM dan Polri diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini serta memastikan distribusi energi tetap aman bagi masyarakat. (***)
