Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com — Mundurnya sejumlah tenaga profesional dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, menuai perhatian. Peristiwa ini dinilai sebagai sinyal awal adanya persoalan dalam tata kelola program tersebut.
Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya, Riswara Nugroho, menilai kejadian tersebut tidak dapat dipandang sebatas persoalan teknis di lapangan. Ia menyebut, terdapat indikasi masalah kelembagaan yang berpotensi berdampak lebih luas jika tidak segera ditangani.
“Fenomena ini menunjukkan adanya potensi gangguan sistemik dalam pelaksanaan program, yang bisa saja terjadi di daerah lain,” ujar Riswara, Rabu (18/3/2026).
Ia mengungkapkan, sejumlah indikasi yang mencuat di antaranya dugaan keterlibatan pihak non-teknis dalam pengambilan keputusan, potensi penyimpangan dalam proses pengadaan, serta ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, ia juga menyoroti minimnya keterlibatan tenaga ahli gizi dalam operasional program.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan.
Tak hanya itu, Riswara juga menyinggung adanya indikasi tekanan terhadap tenaga kerja, mulai dari dugaan intimidasi, pengurangan hak, hingga beban kerja yang dinilai tidak seimbang. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan program secara keseluruhan.
Ia mengingatkan, tanpa langkah perbaikan yang serius, program MBG berisiko mengalami pergeseran dari tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menjadi sekadar program distribusi tanpa jaminan mutu dan ketepatan sasaran.
Sebagai langkah antisipasi, Riswara mendorong adanya pembenahan menyeluruh, mulai dari penguatan sistem kelembagaan berbasis profesionalitas, peningkatan transparansi dalam pengadaan, pelibatan pengawasan independen, hingga perlindungan terhadap tenaga kerja.
Ia menegaskan, kasus yang terjadi di Garut harus menjadi bahan evaluasi bagi daerah lain, termasuk Kota Tasikmalaya, agar pelaksanaan program serupa dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
“Perlu ada langkah konkret dan sistematis agar tujuan program benar-benar tercapai dan tidak menyimpang,” katanya. (***)
