Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Pangandaran, Tasikzone.com – Reses merupakan masa ketika anggota DPR atau DPRD menjalankan tugas di luar gedung parlemen dengan menemui konstituen di daerah pemilihan (dapil). Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap, menghimpun, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara langsung.
Selain menjadi sarana komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat, reses juga menjadi bentuk pertanggungjawaban politik serta upaya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah agar selaras dengan kebutuhan warga.
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Komisi IV, Iwan M. Ridwan, menggelar reses masa sidang pertama tahun 2026 di Aula Desa Cibogo, Kecamatan Padaherang, Kamis (13/2/2026). Kegiatan tersebut diikuti konstituen dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya.
Turut hadir dalam kegiatan itu pengurus dan konstituen PAC PDI Perjuangan Padaherang–Mangunjaya, perangkat desa, unsur BPD, LPM, MUI desa, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMDes, serta kader PKK Desa Cibogo.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan menyampaikan bahwa berbagai aspirasi yang dihimpun saat reses akan menjadi bahan pokok pikiran (pokir) DPRD yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran.
“Sebagai anggota DPRD Pangandaran, kami memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Karena itu kami juga terus mengontrol berbagai kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif atau Pemda Pangandaran,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang dinilai masih menghadapi tantangan, sehingga berdampak pada tersendatnya sejumlah program pembangunan. Meski demikian, pihaknya mengingatkan pemerintah daerah agar lebih fokus pada upaya penyehatan sistem keuangan daerah.
“Kami memberikan warning kepada Pemda agar serius memperbaiki tata kelola keuangan daerah supaya program pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” tambahnya.
Selain itu, DPRD juga mengawal sejumlah kebijakan pemerintah pusat, salah satunya terkait pemerataan penerima manfaat program bagi pelajar mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, serta bagi ibu hamil dan ibu menyusui.
Iwan juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal karena tidak semua desa memiliki lahan untuk pembangunan gerai maupun gudang koperasi.
Karena itu, pihaknya mendorong Pemda Pangandaran untuk segera melakukan inventarisasi desa yang belum memiliki lahan guna mendukung pembangunan fasilitas koperasi tersebut.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjadi anggota koperasi agar ekonomi desa semakin berkembang. Termasuk mendukung program MBG/SPPG agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, misalnya dengan menjadi pemasok komoditas melalui KDKMP,” pungkasnya. (driez)
