Tasikzone.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Budi Mahmud Saputra melakukan kunjungan kerja ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka masa reses.
Kunjungan tersebut di antaranya menyasar Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup (PUTRPLH).
Dalam kesempatan itu, legislator dari Fraksi PAN tersebut menyampaikan bahwa momentum reses dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi dan menggali kebutuhan riil pemerintah daerah, khususnya di sektor infrastruktur.
Menurutnya, sektor pekerjaan umum kerap menjadi perhatian utama masyarakat karena hasil pekerjaannya paling dirasakan secara langsung.
“Dinas PUPR biasanya menjadi agenda yang paling ‘panas’ dan dinanti warga. Output seperti jalan, jembatan, dan irigasi adalah yang paling cepat dirasakan manfaat maupun keluhannya oleh masyarakat,” ujar Budi. Selasa (03/03/2026)
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya turut dibahas. Di antaranya perbaikan jalan rusak dengan penegasan status kewenangan, baik kabupaten, provinsi, maupun nasional, agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.
Selain itu, peningkatan jalan desa menuju kecamatan juga menjadi sorotan, guna memastikan akses ekonomi masyarakat khususnya sektor pertanian dan perkebunan tidak terhambat akibat kondisi jalan yang rusak. Pembangunan drainase di sepanjang jalan turut dibahas untuk mencegah genangan air yang dapat mempercepat kerusakan aspal saat musim hujan.
Di bidang sumber daya air, rehabilitasi jaringan irigasi menjadi perhatian penting. Budi menekankan pentingnya memastikan distribusi air hingga ke lahan pertanian paling ujung (tail-end), mengingat Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional.
Normalisasi sungai melalui pengerukan untuk mencegah pendangkalan dan banjir kiriman juga masuk dalam agenda pembahasan. Selain itu, sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dinilai penting agar pembangunan infrastruktur tidak berbenturan dengan kawasan lindung maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Aspek mitigasi bencana turut menjadi perhatian, terutama terkait pembangunan dinding penahan tanah (kirmir) di titik rawan longsor yang mengancam permukiman warga. Pembangunan dan perbaikan jembatan penghubung antarwilayah juga diprioritaskan, khususnya yang menjadi akses utama pelajar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTRPLH Kabupaten Tasikmalaya, Deden Ramdhan Nugraha, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyebut, pihaknya telah memaparkan program kerja dinas sekaligus menyampaikan berbagai keterbatasan anggaran yang dihadapi.
“Kami memanfaatkan masa reses ini untuk menyampaikan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, terutama terkait penyediaan infrastruktur yang memungkinkan untuk dikolaborasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Deden.
Ia berharap, melalui komunikasi dan koordinasi tersebut, dukungan dari pemerintah provinsi dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya. (***)
Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia