Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi meluncurkan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan. Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya.
Pembentukan direktorat ini dinilai sebagai jawaban atas meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta praktik perdagangan orang yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Untuk wilayah hukum Polda Jawa Barat, satuan khusus PPA dan TPPO saat ini baru diresmikan di Polres Karawang dan Polres Bogor. Kendati demikian, semangat transformasi kelembagaan tersebut telah diimplementasikan hingga ke tingkat Polres, termasuk Polres Tasikmalaya.
Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta, mengatakan pembentukan Direktorat PPA dan TPPO yang kini hadir di 11 Polda dan 22 Polres se-Indonesia merupakan bentuk nyata keseriusan Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini merupakan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih optimal kepada perempuan, anak, kelompok rentan, serta korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya satuan khusus, masyarakat akan lebih mudah menyampaikan laporan dan kami lebih fokus dalam penanganannya,” ujar Ridwan, Rabu (21/1/2026).
Meski di Polres Tasikmalaya belum terbentuk satuan mandiri, Ridwan menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan penanganan kasus PPA dan TPPO secara maksimal dengan standar yang sama.
“Kami terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan bersama instansi terkait. Tidak ada pengabaian, dan kami sepenuhnya mendukung kebijakan pimpinan Polri dalam melindungi kelompok rentan,” tegasnya.
Apresiasi terhadap kebijakan Polri tersebut juga disampaikan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto. Ia menilai pembentukan satuan khusus PPA dan TPPO sebagai langkah konkret yang sangat dibutuhkan di tengah kompleksitas persoalan perempuan dan anak saat ini.
“Ini merupakan jawaban atas keresahan masyarakat. Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya Polri atau KPAID, tetapi seluruh elemen,” kata Ato.
Hal senada disampaikan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Tasikmalaya, Carmono. Ia berharap struktur serupa segera dibentuk di Polres Tasikmalaya guna mempercepat koordinasi lintas sektor.
“Kami berharap ke depan koordinasi antara Polres, KPAID, UPTD PPA, hingga instansi lain dapat semakin efektif dan responsif terhadap laporan masyarakat,” ujarnya.
Dari sektor ketenagakerjaan, pembentukan Direktorat PPA dan TPPO juga diharapkan mampu menekan angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Sekretaris DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya, Omay Rusmana, menyambut baik kebijakan tersebut.
“Kasus PMI ilegal yang berujung TPPO sangat merugikan korban, negara, dan daerah. Kami siap berkoordinasi dan berharap pembentukan satuan khusus di Tasikmalaya bisa segera terwujud,” ungkapnya.
Peluncuran Direktorat PPA dan TPPO ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya untuk memperkuat sinergi.
Dengan adanya wadah khusus tersebut, diharapkan proses pelaporan dan penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan perlindungan hukum maksimal bagi para korban.
Langkah ini sekaligus menjadi peringatan tegas bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak serta sindikat perdagangan orang, bahwa ruang gerak mereka semakin terbatas dengan hadirnya satuan khusus yang lebih fokus dan profesional. (***)
