Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Ada yang busuk di balik jeda panjang rotasi mutasi pejabat di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukan karena sistem yang lambat, bukan pula karena administrasi yang rumit.
Bau busuk itu berasal dari ruang kekuasaan dari meja-meja tempat janji, kepentingan, dan loyalitas politik diperdagangkan secara halus.
Sudah berbulan-bulan, rotasi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya tak kunjung dilakukan. Alasan yang dilempar ke publik samar-samar, sementara rumor beredar semakin keras.
birokrasi disandera oleh dua kekuatan kelompok pengusung wali kota dan barisan pendukung sang “jenderal ASN”. Masing-masing berebut pengaruh, saling mengunci, hingga urusan pelayanan publik terabaikan.
Birokrasi di kota ini, tampaknya, bukan lagi alat untuk bekerja bagi rakyat, tetapi panggung kompromi politik.
Jabatan yang seharusnya diisi oleh mereka yang berkompeten kini digantung nasibnya karena permainan kekuasaan.
Di atas kertas, rotasi mutasi adalah urusan teknis. Dalam praktiknya, ini menjadi ajang tawar-menawar pengaruh.
Isu yang beredar di lingkaran pemerintahan menyebut sedikitnya 40 ASN telah dijanjikan promosi jabatan menjelang Pilkada lalu.
Kini mereka menagih janji itu, seolah jabatan publik bisa ditebus seperti utang kampanye. Lebih parah lagi, desakan itu kabarnya datang dari kekuatan nonbirokrasi yang dahulu ikut mengatur langkah politik lokal.
Jika benar, maka ini bukan sekadar keterlambatan rotasi. Ini indikasi pembusukan. Ketika loyalitas lebih berharga daripada kompetensi, dan jabatan lebih mudah diperoleh dengan “setoran” ketimbang kinerja, maka kota ini sedang berjalan mundur jauh meninggalkan semangat reformasi birokrasi yang selama ini dijadikan jargon.
Hal tersebut disampaikan Ketua LSM Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI), Iwan Restiawan kepada wartawan, minggu (05/10/2025).
Ia menyebut birokrasi Pemkot Tasikmalaya telah menjadi “mainan kekuasaan”.
“Wali Kota dan Sekda harus berani bicara jujur. Kalau memang ada tarik ulur kepentingan, jelaskan ke publik. Jangan biarkan rumor menggantikan transparansi,”kata Iwan
Kritik itu menyingkap luka lama, pemerintahan daerah sering kali gagal menjaga jarak dari kepentingan politik yang membiakkan kompromi.
“Di titik inilah idealisme pelayanan publik dikorbankan. Sementara itu, masyarakat hanya bisa menonton, menunggu kebijakan yang tak kunjung datang karena pejabatnya sibuk mengatur peta jabatan,”bebernya
Lanjutnya, Rotasi mutasi yang tersandera ini adalah simbol paling telanjang dari lemahnya komitmen kepemimpinan.
“Di saat publik berharap birokrasi bekerja cepat dan profesional, justru yang muncul adalah permainan bayangan di mana kekuasaan dan kepentingan bersekongkol dalam diam,”ucap Iwan
Pun, pihaknya meminta Wali Kota Tasikmalaya mesti menjawab siapa sebenarnya yang berkuasa di Balai Kota hari ini ? Kepala daerah yang dipilih rakyat, atau kekuatan di balik layar yang menebar janji dan mengatur arah rotasi?
Selama pertanyaan itu belum dijawab, publik berhak menilai bahwa yang berputar di Kota Tasikmalaya bukan roda pemerintahan — melainkan roda kepentingan. Dan di atas roda itulah, nasib birokrasi, integritas ASN, dan kepercayaan publik terus digilas pelan-pelan. (***)
