Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kota Tasikmalaya, tasikzone.com – Bantuan Provinsi Jawa Barat untuk 2023 terjun bebas, dari 2022 Pemkot Tasikmalaya mendapatkan Banprov berkisar Rp. 400 Milyar namun untuk tahun ini hanya Rp. 76 Milyar.
Turunnya anggaran Banprov ini dikarenakan Para pengusung Banprov merasa kapok dengan mengawal anggaran untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya. Karena Pejabat Di daerah tidak memiliki Komitmen
Seperti yang disampaikan salah satu Rekanan Pengusung Banprov berinisal L menurutnya Yang namanya pekerjaan kalau tidak dikawal tidak akan dapat.
“Makanya sekarang Kota Tasikmalaya, biasanya mendapatkan kucuran banprov yang luar biasa namun sekarang paling terpuruk, kalah oleh pangandaran” Kata L kepada tasikzone melalui telepon selulernya, Selasa (31/01/2023)
Menurutnya, memang benar secara kenegaraan anggaran Banprov ini milik dinas, Namun dalam prosesnya harus dikawal.
“Selama pejabat di Kota Tasikmalaya seperti ini, apalagi di Dinas PUTR yang rata rata Banprov ini turunya ke Bangunan Fisik” Tambahnya
Menanggapi hal tersebut Koalisi Ormas-LSM Kota Tasikmalaya menyampaikan
Kalau melihat fakta di lapangan sering didapatkan paket pekerjaan diklaim seorang pengusaha dan itu fakta dibenarkan oleh para oknum pejabat yang berkompeten dalam hal tender barang dan jasa.
sah sah saja para rekanan yang punya kapasitas pengusung atau mengawal bantuan provinsi ini kapok mengawal dan menyimpan anggaran usungan di dinas PUTR Kota Tasikmalaya alasan gaya permainan oknum kepala dinas putr yang dianggap mendzolimi rekanan yang berpartisipasi dalam pembangunan kota tasikmalaya.
“terbukti dengan menurunnya anggaran bantuan yang disimpan di dinas putr kota tasikmakaya untuk tahun 2023,dan itu sudah bukan rahasia lagi bahwa itu usungan atau kawalan rekanan” Kata Uus Firman Perwakilan Koalisi Ormas-LSM kepada Tasikzone.com, Senin (31/01/2023)
Lanjutnya, Siapapun jangan berpura pura tidak tahu akan hal anggaran yang sering disebut usungan karena di lapangan pun kerap terjadi muncul nama seseorang pemilik anggaran usungan tersebut sebelum proses tender barang dan jasa dimulai
“Informasi yang sampai kepada kami untuk Banprov se-Kota Tasikmalaya hanya dikisaran angka 75 milyaran, itu untuk Kota Tasikmalaya bukan untuk di PUTR, para rekanan pengusung anggaran sudah tidak mau lagi bekerjasama dengan dinas PUTR Kota Tasikmalaya akibat gaya permainan Pejabat berkompeten di Dinas Tersebut”Kata Uus Firman yang Merupakan Ketua Jaringan Nuraini Rakyat (Janur).
Dengan banyaknya keluhan dari teman teman rekanan yang berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Tasikmalaya, maka untuk pimpinan daerah dalam hal ini PJ Walikota Tasikmalaya juga baperjakatnya harus melakukan evaluasi terhadap kinerja oknum pejabat PUTR tersebut.
“harus berani mengambil tindakan tegas yang berpihak kepada masyarakat banyak, dengan menggeser oknum kepala dinas tersebut dengan mekanisme yang berlaku, karena disamping telah terindikasi menghambat pembangunan juga oknum tersebut telah dianggap mendzolimi teman teman rekanan yang ikut berpartisipasi dalam Membangun Kota Tasikmalaya”beber Uus
sementara itu, Sekda Kota Tasikmalaya menilai kalau Terjun Bebasnya anggaran Banprov bukan dampak dari Pengusung anggaran. Menurutnya itu hanya rumor saja.
“Itu isu, menurunya Banprov karena itu kebijakan provinsi kita menghormati itu, mungkin Kemampuan alokasi pembangunan apakah berkurang, dan ini kami Terima” Kata Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan kepada tasikzone.com usai membuka Musrembang di Kecamatan Cibeureum
Berkurangnya, Banprov tidak akan menyurutkan semangat membangun Kota Tasikmalaya.
“Kita tidak akan mengendorkan semangat kita dalam melakukan pembangunan di Kota Tasikmalaya Mudah mudahan kita berharap keuangan provinsi bisa membaik, kebijakanya bisa memberikan dukungan kepada Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Barat” Tambahnya
sesuai Jargon Jabar Juara itu kabupaten dan Kotanya harus juara, dan sumber daya masing masing wilayah berbeda ada yang mampu dan tidak.
“mekanisnenya formal ada usulan, dinas mendapatkan aspirasi usulan membuat proposal dimasukan ke bapelitbangda dan dimasukan ke sistem bapelitbangda Jabar Kemudian dibahas dengan badan anggaran DPRD provinsi Jabar terus disepakati mana yang jadi prioritas, itulah mekanisme Bantuan Provinsi jadi bukan dampak dari Pengusung anggaran itu Hanya Rumor saja” Pungkasnya
