Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com — Forum Silaturahmi Slasar Masjid Agung Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Tasikmalaya terkait transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Jumat (25/04/1026)
Dalam forum tersebut, salah satu poin yang menjadi sorotan tajam adalah alokasi anggaran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, khususnya terkait pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas.
Berdasarkan data anggaran 2026, tercatat adanya pengadaan satu unit mobil baru senilai Rp. 278.235.000 serta anggaran pemeliharaan mobil dan sepeda motor yang mencapai Rp. 536.600.000. Besaran anggaran tersebut dinilai memicu tanda tanya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.
“Di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil dan dampak inflasi yang dirasakan masyarakat, kebijakan tersebut terasa kurang sensitif. Banyak warga yang saat ini masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar,”ucap Ustad Heryanto.
Ia menilai, pengadaan kendaraan baru serta anggaran pemeliharaan yang mencapai lebih dari setengah miliar rupiah patut dipertanyakan urgensinya, terutama dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah pusat.
Selain itu, anggaran pemeliharaan kendaraan dinilai sebagai pos yang rawan penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat dan transparan.
Ketua Majlis Santri Bangsa Kota Tasikmalaya ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap kondisi riil masyarakat. Ia juga menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran di lingkungan Dinas Pendapatan.
“Kami meminta Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah untuk segera mengevaluasi anggaran 2026, khususnya di Dinas Pendapatan. Ini menyangkut uang rakyat yang harus dikelola secara amanah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan audiensi langsung ke Dinas Pendapatan sebagai bentuk pengawasan dan pengingat agar pengelolaan anggaran tidak melenceng dari prinsip akuntabilitas.
Forum berharap, melalui langkah tersebut, pemerintah daerah dapat lebih selektif dalam menentukan skala prioritas anggaran serta memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (***)
