Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – DPRD Kota Tasikmalaya menyoroti kurangnya inisiatif dari Wali Kota dalam menyikapi agenda reformasi birokrasi nasional, khususnya terkait penyelesaian status tenaga honorer.
pemerintah pusat telah memberikan instruksi yang jelas mengenai percepatan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams, mendesak Wali Kota untuk segera bertindak konkret.
Menurutnya, hingga kini belum terlihat langkah nyata dari Pemkot dalam menindaklanjuti arahan pusat, sementara ribuan honorer masih terkatung-katung tanpa kepastian status meski telah lama mengabdi.
“Jangan sampai Wali Kota terlihat pasif dan menyerahkan sepenuhnya ke pusat. Keberpihakan kepala daerah sangat menentukan penyelesaian ini,”ujar Asep, Senin (30/6/2025) kepada wartawan.
Asep menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB telah menetapkan batas waktu hingga Oktober 2025 untuk menyelesaikan persoalan honorer.
“Wali Kota tidak hanya menunggu, tetapi segera menyiapkan data, anggaran, dan skema pelaksanaan secara matang. Ini menyangkut masa depan 1.100 honorer. Jangan anggap enteng,” tegasnya.
Asep juga mengkritik belum adanya peta jalan (roadmap) penyelesaian tenaga honorer dari Pemkot. Dengan waktu yang semakin sempit, ketidaksiapan ini berisiko menimbulkan kekecewaan besar di kalangan honorer.
“Kalau tidak ada langkah sejak sekarang, jangan salahkan jika nanti banyak yang merasa dikhianati,” katanya.
Menurutnya, ini bukan sekadar urusan teknis administratif, tetapi soal keadilan dan komitmen kepala daerah terhadap rakyat.
Dirinya menekankan bahwa persoalan honorer tidak bisa hanya dibebankan ke BKD, melainkan menjadi tanggung jawab politik Wali Kota secara langsung. Ia meminta kepala daerah segera duduk bersama OPD terkait dan menjadikan penyelesaian honorer sebagai agenda prioritas.
“Kalau tak ada langkah jelas dalam waktu dekat, kami akan bawa isu ini ke forum yang lebih tinggi. Oleh sebab itu kami siap mengawal dan menyuarakan aspirasi honorer agar tak jadi korban pembiaran birokrasi,”pungkasnya. (***)
