Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Tokoh pemuda Indihiang geram atas stetment yang disampaikan Relawan Viman Bersatu (relawan Viman Alfarizi Ramadhan, Wali Kota Tasikmalaya,red) yang menyayangkan pernyataannya mengkritisi Anggota DPRD Kota Tasikmalaya.
dalam pernyataan itu, ada yang diluar substansi apa yang di kritisi anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang menyebutkan niatan terselubung.
“saya baca disalah satu media online, pernyataan dari Direktur Operasional Primajasa itu, ini sudah diluar substansi dengan menuduh niatan terselubung atas kritikan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya,” kata Dede. Kepada wartawan, jumat (27/06/2025)
Menurutnya, apa yg dilakukan oleh ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya ini sudah sesuai Tupoksi DPRD bila dilhat dari regulasi ketatanegaraan. Dan cenderung objektif dalam menilai berbagai permasalah yng muncul di Pemerintahan Daerah.
Seperti, mengirim nota komisi tantang PHK Rumah sakit, merit sistem dan pengisian kekosongan jabatan.
“Ketika berbicara Interplasi dan angket itu adalah Hak individu anggota DPRD, mau dipakai atau tidak itu tergantung kebijakan individu dewan, Bukan diatur-atur oleh karyawan keluarga Walikota,” ucapnya.
Akan tetapi Hak tersebut dipergunakan bila dirasa perlu dalam rangka pengawasan, dan membangun sebuah kebijakan bersama.
“menurut kami tidak subjektif seperti yang dilakukan oleh relawan Viman bersatu, yang notabene Karyawan perusahaan. Seorang karyawan tentu akan susah membedakan antara Angket, Angkot dan AKAS. Karena kembali kepada Basic pendidikan dan ruang lingkup kerja,” ucapnya
“Jangan-jangan itu cawe-cawe dari pimpinan perusahaan atau keluarga bukan menginterperetasikan kebijakan Walikota,”pungkasnya
Pun, dirinya menambahkan Komentar seperti yang disampaikan oleh relawan tersebut yang terkesan subjektif dan tendensius justru menjadi preseden buruk dalam membangun iklim demokrasi yang sehat.
“Dalam dialektika demokrasi, setiap pendapat idealnya disampaikan secara rasional, berdasarkan data dan argumentasi yang terbuka terhadap kritik,”tuturnya
Lanjutnya, Jika ruang publik justru diwarnai oleh narasi-narasi partisan yang emosional dan tidak berimbang, maka yang dirusak bukan hanya etika komunikasi politik, tetapi juga fondasi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri.
“Relawan seharusnya menjadi penguat partisipasi politik rakyat, bukan justru menjadi aktor penyebar polarisasi. Ketika subjektivitas ditempatkan di atas objektivitas, maka tatanan diskusi publik bergeser dari pencarian solusi menjadi arena saling serang. Demokrasi bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu menjaga nalar publik tetap waras,”Tutup Dede (rian)
