Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kabupaten Tasikmalaya, tasikzone.com-Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Jumat 23 Oktober 2020 lalu melakukan Penahanan Kepada Walikota Tasikmalaya dalam dugaan kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, Baru baru ini akun Facebook Pemerintah Kota Tasikmalaya meramaikan Tagar (#Kamibersamabudibudiman), diketahui Kalau Akun ini dikelola Oleh Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya.
“Kita dalam menanggapi harus tidak berdasarkan cinta atau benci yang berlebihan, nanti di KPK akan diketahui benar atau salahnya,” ungkap Asep M Tamam, Rabu (28/10/2020) dikediamannya
Lanjutnya, ketika di Pesantren Asep mengaku tidak diajarkan membenarkan yang salah, tapi juga tidak menyalahkan yang benar. Karena esensi persoalan ini dikhawatirkan akan ada upaya membenarkan yang salah.
“Kita proposional saja kalau ada yang mau mengkaji persoalan ini dalam persepektif hukum di kota Tasikmalaya. Saya yakin, masih ada yang lurus, demi hukum tidak melihat kepentingan politik,”tuturnya
Kasus ini terang Asep, adalah penyuapan, sehingga kalau dilihat dari logika agama, berarti Budi Budiman tidak melakukan sesuatu untuk memperkaya diri. Ia pun tidak ingin berandai andai kelakuan (suap, -red) seperti ini sudah biasa sebelumnya yaitu memancing anggaran dengan umpan (uang).
“Kita juga tak mengandai andai, uang pribadi tersebut nantinya kedepan untuk keuntungan pribadi. Tapi yang jelas, kenapa suap dilarang, karena yang menyuap itu orang yang memiliki kebutuhan. Beda dengan yang disuap, sehingga kita tidak dibenarkan menutup realitas dari apa yang terjadi,” pinta Asep.
Meski tujuan Budi itu mulia demi kota Tasikmalaya, namun Asep sering menyampaikan jika niat dan tujuan itu memang penting, tapi caranya itu harus seperti apa.
Lantaran itu, Asep terus intens melawan money politics di tiap even politik, sebab apapun, harus disepakati jika caranya (suap) itu salah.
“Saya melihat, kepala daerah sekarang ini sudah menyerah pada konteks sistem yang salah. Saya ingin, siapapun pemimpin harus berani melawan itu,” pungkasnya.(rian)
