Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com — Sejumlah aktivis di Kota Tasikmalaya menyoroti intensitas penindakan korupsi yang belakangan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah. Mereka berharap langkah serupa juga menyentuh dugaan persoalan yang disebut-sebut terjadi di Kota Tasikmalaya.
Perbincangan itu mencuat setelah KPK melakukan penangkapan terhadap Bupati Cilacap. Jarak wilayah tersebut yang relatif dekat dengan Tasikmalaya sekitar tiga jam perjalananmembuat sebagian aktivis menilai penegakan hukum antardaerah seharusnya tidak memiliki sekat.
Ketua LSM Peradaban Demokrasi Indonesia (Padi), Iwan Restiawan, mengatakan pihaknya mencermati sejumlah informasi yang menurutnya patut menjadi perhatian aparat penegak hukum. Ia menduga terdapat indikasi praktik gratifikasi yang melibatkan seseorang yang disebut dekat dengan pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Hal itu disampaikan Iwan kepada wartawan pada Minggu malam (15/3/2026).
Menurut Iwan, pihaknya mengklaim telah mengantongi sejumlah dokumen yang dinilai dapat menjadi petunjuk awal, termasuk sebuah kuitansi yang disebut berkaitan dengan salah satu pejabat di lingkungan pemerintah kota. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jauh identitas pihak yang dimaksud.
“Kami memiliki sejumlah dokumen yang menurut kami perlu ditelusuri lebih jauh. Setelah Hari Raya Idulfitri, kami berencana menyampaikan secara terbuka kepada publik,” kata Iwan.
Ia menambahkan, pihaknya membuka ruang bagi pihak yang berkepentingan, termasuk aparat penegak hukum, untuk melihat langsung dokumen yang mereka miliki di sekretariat LSM Padi di kawasan Bumi Resik Panglayungan.
“Silakan datang ke sekretariat kami. Kami siap menunjukkan dokumen yang kami miliki agar semuanya terang dan dapat diproses sesuai mekanisme hukum,” ujarnya.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait pernyataan tersebut.
Para aktivis berharap apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran secara objektif dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. (***)
