Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Tim Pengendalian dan Pengawasan Bangunan (TP2B) Kota Tasikmalaya yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan.
Penilaian itu mencuat setelah terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk lapangan padel yang berlokasi di depan RS Hermina Kota Tasikmalaya, namun di lapangan justru muncul sejumlah persoalan.
Asep Budi Parjaman, aktivis Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan, menyebut terbitnya PBG di tengah dugaan sengkarut administratif dan persoalan eks saluran irigasi menunjukkan lemahnya fungsi kontrol internal pemerintah.
“Harusnya Sekda selaku Ketua Tim TP2B memastikan seluruh aspek administratif dan teknis telah clear sebelum PBG diterbitkan. Jangan sampai izin keluar dulu, masalah menyusul kemudian,” kata Asep. Kamis (05/03/2026)
Menurut dia, TP2B bukan sekadar forum formalitas yang hanya membubuhkan paraf dalam berkas perizinan.
Tim tersebut semestinya menjadi instrumen pengendali agar setiap pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang, aspek lingkungan, serta kepastian status lahan.
Asep menilai, jika setelah PBG terbit justru muncul polemik soal eks selokan yang diduga merupakan batas wilayah serta potensi pelanggaran tata ruang, maka patut dipertanyakan sejauh mana proses verifikasi dilakukan.
“Kalau sekarang DPRD sampai mengeluarkan rekomendasi evaluasi, artinya ada yang luput sejak awal. Di situ fungsi pengawasan TP2B dipertanyakan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan Sekda bukan hanya administratif, melainkan koordinator seluruh perangkat daerah. Dalam konteks ini, Sekda seharusnya memastikan sinkronisasi data antar-OPD sebelum sebuah izin strategis diterbitkan.
“Sekda itu panglima ASN. Kalau ada celah seperti ini, publik wajar bertanya apakah koordinasi berjalan, atau hanya prosedur di atas kertas?” kata Asep.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya terkait kritik tersebut. (***)
