Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa (GPMPB), Taofik Rofi Nugraha, soroti Isu penempatan tim sukses dan anggota partai politik (parpol) dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali menuai sorotan tajam.
Sebab, praktik ini dinilai tidak hanya mencederai prinsip profesionalisme, tetapi juga membuka celah konflik kepentingan dan memperlemah kinerja BUMD sebagai entitas bisnis yang seharusnya berkontribusi terhadap kesejahteraan daerah.
Pihaknya, menegaskan bahwa BUMD bukanlah alat politik, melainkan lembaga strategis yang semestinya dikelola oleh kalangan profesional, independen, dan memiliki kompetensi di bidang usaha, hal ini sejalan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD Pasal 57 menyebutkan bahwa calon anggota direksi BUMD wajib memenuhi syarat tidak menjadi pengurus partai politik, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD, menekankan pentingnya rekam jejak profesional, kompetensi, dan integritas calon direksi.
Seperti yang disampaikan Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa (GPMPB), Taofik Rofi Nugraha melalui pers rilis yang diterima tasikzone.com, jumat (09/05/2025)
“Kami menolak keras praktik penempatan tim sukses dan anggota partai dalam jajaran direksi atau komisaris BUMD. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan merusak marwah tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Taofik
Ia menambahkan, kondisi ini berpotensi menghambat kinerja BUMD dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan inovasi layanan publik.
“BUMD bukan tempat balas budi politik. Jika dikelola oleh orang yang hanya bermodal kedekatan politik, maka yang terjadi adalah stagnasi, bahkan kerugian,” ujarnya.
Ketegasan ini sejalan dengan apa yang menjadi pandangan Bapak Gubernur Jawa Barat yakni Kang Dedi Mulyadi, dimana pada saat rapat bersama komisi II DPR RI beliau menyampaikan bahwa Problem BUMD hari ini karena di isi oleh Tim Sukses sehingga mengesampingkan profesionalisme.
“Maka dari itu, saya sepedapat bahwa sudah saatnya BUMD itu bangkit dan orang-orang yang terlibat di BUMD pun tidak boleh dari Tim Sukses dan Partai Politik, karena yang dibutuhkan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan ahli di bidangnya,” tandas Rofi.
Pun, GPMPB mendesak pemerintah daerah agar membuka seleksi terbuka dan transparan bagi pengisian jabatan strategis di BUMD, dengan mengedepankan meritokrasi, integritas, dan akuntabilitas. Masyarakat, menurut Taofik, harus terus mengawal kebijakan ini demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Pak Syakur sebagai kepala daerah yang notabene memiliki track record sebagai seorang profesional dari akademisi harus mulai memperlihatkan kemampuannya memimpin pemerintahan. Kemampuan, pengalaman, integritas yang disertai kebaranian dan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan harus menjadi acuan dalam memberikan penilaian,” pungkasnya. (***)
