Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
TASIKZONE.COM – Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 2 Kota Tasikmalaya telah usai, namun menyisakan pertanyaan publik terkait dugaan kecurangan pada beberapa jalur seleksi, terutama jalur afirmasi. Jalur ini seharusnya diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Namun, fakta yang terungkap menunjukkan diduga adanya siswa yang lolos melalui jalur afirmasi, padahal berasal dari sekolah swasta dengan biaya bulanan yang tinggi, yang mengindikasikan latar belakang ekonomi mampu.
Irlan Mardiansah, Ketua Panitia SPMB SMAN 2 Kota Tasikmalaya, menanggapi hal tersebut dengan menjelaskan Untuk jalur Afirmasi, NIK siswa secara otomatis sudah terdaftar di DTKS, KIP, dan atau KKS. Disampaikan Irlan saat ditemui wartwan di SMAN 2 pada Kamis (10/07/2025).
Irlan mengungkapkan bahwa panitia telah melakukan verifikasi lapangan khusus untuk siswa yang dicurigai. “Verifikasi dilakukan kalau dimungkinkan dan dicurigai,” ujarnya.
Ia mencontohkan kasus di mana mereka mendatangi RT setempat dan mendapati bahwa keluarga siswa tersebut memang berpenghasilan rendah dan telah terdaftar di DTKS sejak awal.
Ketika ditanya mengapa siswa tersebut bisa bersekolah di swasta mahal, Irlan menuturkan Itu dibiayai oleh neneknya dan dapat subsidi dari tempat orang tuanya bekerja.
Irlan juga mengakui bahwa orang tua siswa tersebut adalah seorang konsultan, Pihak panitia juga telah menyampaikan kepada orang tua siswa bahwa mereka siap memberikan klarifikasi jika ada pertanyaan dari masyarakat terkait kondisi ekonomi keluarga mereka.
Akurasi Data Bantuan Sosial Jadi Sorotan DPRD
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Hilman S.Pd, telah menyuarakan keraguan terhadap akurasi data penerima bantuan sosial.
Saat menerima audiensi dari LSM PADI, Hilman mengakui bahwa banyak individu yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan justru mendapatkannya, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan.
“Ada mentalitas dari (penerima) yang tidak layak ini, ketika menerima bantuan terus tidak dibagikan lagi karena dianggap uang ini sebagai uang nemu. Ini yang harus kita betulkan,” tegasnya.
Hilman tidak menampik bahwa kelemahan dalam akurasi data menjadi masalah utama. Ia menduga hal ini disebabkan oleh sistem pendataan yang belum optimal dan masalah ini kemungkinan tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya, tetapi juga di daerah lain.
“Ini yang jadi masalah, kita lemah dalam akurasi data, kelemahan kita,” ungkapnya.
Ke depan, Hilman berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat mengembangkan kebijakan berbasis kearifan lokal untuk mengatasi permasalahan ini.
KCD Wilayah XII Enggan Berkomentar Langsung
Sementara itu, Kepala KCD Wilayah XII, Zhairy Andhryanto, S.Pd, M.M.Pd, menolak untuk diwawancarai wartawan dan meminta agar rekaman suara atau video tidak dinyalakan. Ia hanya bersedia menampung permasalahan sebagai bahan evaluasi. (***)
