Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Aksi ratusan pegawai RSUD dr. Soekardjo yang mendesak pengalihan pengelolaan ke Pemprov Jawa Barat menuai perhatian serius.
Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya merespons dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah ruang pelayanan dan fasilitas medis rumah sakit.
Sidak ini bertujuan memverifikasi langsung berbagai keluhan terkait manajemen dan infrastruktur RSUD.
Desak Wali Kota Tak Hanya Andalkan Medsos
Anggota Komisi 4, H. Yadi Mulyadi, menegaskan perlunya dialog langsung antara DPRD dan Wali Kota Tasikmalaya untuk membahas masa depan rumah sakit. Ia mengingatkan agar pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan informasi dari media sosial.
“Kita akan bersurat ke Wali Kota antara 20 sampai 30 Agustus, minta waktu untuk duduk bersama. Jangan hanya dengar dari TikTok, kalau input salah, keputusan bisa keliru,” ujarnya.
Menurut Yadi, kunjungan lapangan yang difasilitasi Kadinkes dr. Uus Supangat memberi banyak gambaran soal kompleksitas persoalan di RSUD. Pihaknya akan menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.
Pengalihan ke Pemprov Dinilai Tidak Solutif
Terkait wacana pengalihan ke provinsi, Yadi menyarankan agar masalah internal diselesaikan dulu. Ia ragu Pemprov Jabar siap menangani RSUD Soekardjo, mengingat cakupan layanannya sangat luas.
“Kalau diserahkan ke provinsi, bisa jadi masalah justru tak teratasi. Belum lagi risiko hilangnya aset dan berkurangnya PAD Kota Tasikmalaya,” jelasnya. Ia menilai hal itu akan memperparah kondisi keuangan daerah yang belum stabil.
Komitmen Bersama untuk Perbaikan RSUD
Meski menghadapi berbagai tantangan, Komisi 4 DPRD menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan RSUD dr. Soekardjo. Kadinkes dr. Uus Supangat pun menyambut baik dukungan tersebut.
“Alhamdulillah, ini jadi semangat baru bagi kami. Saya sangat bersyukur DPRD menunjukkan dukungan penuh untuk perbaikan rumah sakit ini,” kata Uus. (***)
