Home / Politik & Hukum / RABN Nilai Pernyataan Saiful Mujani Berpotensi Delegitimasi Pemerintahan
IMG_20260407_081137

RABN Nilai Pernyataan Saiful Mujani Berpotensi Delegitimasi Pemerintahan

Tasikzone.com — Pernyataan Saiful Mujani yang beredar di media sosial usai kegiatan Halal Bihalal memunculkan beragam respons dari publik. Sejumlah pihak menilai, pernyataan tersebut mengandung narasi yang dinilai mengarah pada ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan etika demokrasi.

Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional, Agus Winarno, menyampaikan kritik atas pernyataan tersebut. Ia menilai, sikap yang disampaikan tidak mencerminkan peran intelektual dalam menjaga keteduhan ruang publik.

“Seorang intelektual seharusnya mampu menjadi penuntun nalar publik, bukan justru memicu kegaduhan. Kritik memang diperlukan, tetapi harus disampaikan secara bertanggung jawab,” ujar Agus dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan, dalam sistem demokrasi setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan kritik. Namun, menurutnya, narasi yang berpotensi mendelegitimasi pemerintahan hasil pemilu dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan.

“Pemerintahan yang lahir melalui proses demokrasi harus dihormati. Jika ada hal yang perlu dievaluasi, mekanismenya telah diatur melalui jalur konstitusional,” tegasnya.

Agus juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki instrumen yang sah dalam mengontrol kekuasaan. Oleh karena itu, ia menilai penyampaian aspirasi di luar mekanisme tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi dan nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks kegiatan Halal Bihalal, ia menilai momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat silaturahmi dan rekonsiliasi, bukan menjadi ruang penyampaian narasi yang bersifat konfrontatif.

BACA JUGA   Masyarakat Diharapkan Kawal Kepemimpinan Herdiat-Yana 5 Tahun Kedepan

“Halal Bihalal adalah momen untuk mempererat persatuan. Menjadikannya sebagai panggung pernyataan yang berpotensi memicu konflik tentu tidak tepat, baik dari sisi etika maupun moral,” ujarnya.

Di sisi lain, Agus juga menyoroti tantangan global yang tengah dihadapi pemerintah, mulai dari dinamika geopolitik hingga fluktuasi harga energi dunia. Dalam kondisi tersebut, ia menilai pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Upaya menjaga harga bahan bakar tetap stabil merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga daya beli di tengah tekanan global,” katanya.

Menurutnya, narasi yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah justru dapat menghambat upaya menjaga ketahanan nasional.

Agus turut menekankan pentingnya peran intelektual dalam menjaga kualitas ruang publik, terutama di era digital yang rentan terhadap penyebaran disinformasi.

“Pernyataan tokoh publik memiliki pengaruh besar. Karena itu, setiap ucapan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan polemik,” ucapnya.

Ia mengajak kalangan akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengedepankan kritik yang konstruktif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi.

“Bangsa ini membutuhkan gagasan yang memperkuat, bukan yang memecah. Demokrasi harus dijaga dengan kedewasaan dan komitmen terhadap konstitusi,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Agus menegaskan bahwa stabilitas nasional merupakan faktor penting dalam pembangunan.

“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (***)

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *