Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Disinformasi di internal Pemerintah Kota Tasikmalaya memantik kemarahan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Rd Diki Candra. Situasi ini memunculkan sorotan terhadap rapuhnya komunikasi di lingkaran pemerintahan.
Presidium KAHMI Kota Tasikmalaya, Zenzen Zaenudin, menilai persoalan tersebut bukan sekadar soal teknis kehadiran dalam agenda, melainkan menyangkut hal yang lebih prinsipil yaoti pola komunikasi internal yang berdampak langsung pada kinerja kepala daerah.
“Ada hal yang sangat mendasar dalam komunikasi pemerintahan. Jika ini tidak dibangun dengan baik, tentu akan berpengaruh terhadap proses kerja Wali Kota maupun Wakil Wali Kota,” ujar Zenzen. Usai silaturahmi KAHMI Tasikmalaya, selasa (17/02/2026)
Menurut dia, komunikasi internal yang tidak efektif berpotensi menimbulkan implikasi serius terhadap pelayanan publik. Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Ini harus segera dibenahi di internal, apalagi berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kalau komunikasi tersumbat, dampaknya pasti terasa, bisa fatal dan berkembang menjadi masalah yang besar”katanya.
Zenzen menegaskan, persoalan internal seharusnya tidak melebar ke ruang publik. Namun ia mengakui, masyarakat tetap akan merasakan efeknya apabila pelayanan terganggu akibat koordinasi yang tidak berjalan lancar.
“Pelayanan publik diawali dengan komunikasi yang efektif. Kalau tidak diperbaiki, sangat disayangkan karena implikasinya terhadap layanan masyarakat,” tegasnya.
Terkait kemarahan Wakil Wali Kota, ia menilai hal tersebut wajar sebagai bentuk dorongan untuk perbaikan. Namun secara teknis, ia mengingatkan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan karena persoalan itu pada dasarnya bersifat internal.
“Masyarakat tidak perlu tahu detailnya. Yang penting, hajat masyarakat tetap terfasilitasi. Kepala daerah dan perangkatnya adalah fasilitator pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti mekanisme disposisi dan kehadiran dalam sejumlah agenda yang dinilai perlu dievaluasi, khususnya pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
“Harus ada evaluasi dari aspek mekanisme. Kita paham pimpinan punya banyak kesibukan, tapi jika dikelola dengan baik ini bukan persoalan berat. Banyak yang kompeten untuk ditugaskan mewakili,” katanya.
Zenzen menambahkan, unsur pendukung seperti ajudan dan sekretaris pribadi juga perlu dievaluasi dari aspek kelembagaan agar sistem kerja lebih tertata dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. (***)
