Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, Hj. Hesti Widiawati, angkat bicara terkait polemik pengadaan mobil dinas yang tengah menjadi sorotan publik.
Hesti menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kendaraan operasional baru yang digunakan oleh kepala daerah. Mobil yang digunakan Wali Kota saat ini merupakan kendaraan dinas lama peninggalan kepala daerah sebelumnya.
Menurutnya, anggaran pengadaan mobil dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota awalnya dialokasikan pada tahun 2024, namun kemudian di carry over ke tahun 2025.
Ia juga membantah bahwa pengadaan mobil dinas yang telah dilakukan bukan ditujukan untuk Istri Wali Kota dan Istri Wakil Wali Kota.
Hesti menegaskan bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan bagi Sekretaris Daerah (Sekda) dan operasional di Sekretariat Daerah (Setda).
“Bagaimana kaitannya dengan kebijakan efisiensi? Pertama, pengadaan ini sudah dianggarkan sebelum kebijakan efisiensi dikeluarkan. Instruksi efisiensi baru keluar setelah pelantikan serentak kepala daerah,” jelas Hesti saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/05/2025).
Ia menambahkan bahwa proses pemesanan dan penganggaran kendaraan dinas tersebut sudah dilakukan sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan. Oleh karena itu, realisasi belanja kendaraan sudah terjadi pada Februari 2025.
“Sebetulnya kendaraan itu sudah kami pesan sebelumnya. Tidak ada pengkhususan siapa yang akan menggunakan kendaraan tersebut. Satu unit Toyota Innova Zenix memang dialokasikan untuk Pak Sekda, sementara dua unit lainnya digunakan sebagai kendaraan operasional Setda,” tegasnya.
Hesti menyebutkan bahwa kebutuhan kendaraan tersebut bukan berasal dari BPKAD, melainkan dari Setda. “Saat ini Pak Sekda menggunakan mobil dinas milik Asisten Daerah (Asda) III. Kalau nanti posisi Asda III diisi, maka Pak Sekda tidak lagi memiliki kendaraan dinas,” tambahnya.
Ia tidak menampik bahwa pengadaan kendaraan dilakukan oleh BPKAD. Namun, setelah pengadaan selesai, kendaraan langsung diserahkan kepada OPD yang membutuhkan, yakni Sekretariat Daerah melalui Bagian Umum.
Mengenai apakah kendaraan tersebut sudah mulai dioperasikan atau belum, Hesti mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun, ia memastikan bahwa ketiga mobil dinas itu sudah diserahkan ke Bagian Umum Setda.
Berbeda dengan kendaraan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang belum dipesan hingga saat ini, karena masih menunggu konsultasi agar spesifikasi kendaraan sesuai dengan kebutuhan.
“Yang jelas, tiga kendaraan dinas baru itu terdiri dari satu unit untuk Pak Sekda, karena memang tidak memiliki kendaraan dinas. Dua unit Toyota Zenix lainnya digunakan untuk operasional di Setda, tanpa pengkhususan siapa yang akan memakainya,” pungkasnya. (Rian)
