Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Polemik terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya kembali mencuat dan dinilai memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Sekretaris Bidang Advokasi PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya, Riswara Nugroho menilai, pernyataan Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Amir Mahpud, tidak bisa dimaknai sebagai imbauan normatif semata.
Menurutnya, peringatan kepada kader partai agar tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan takaran dan kualitas makanan justru mengindikasikan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam implementasi program di lapangan.
“Pernyataan tersebut secara tidak langsung mengonfirmasi adanya keterlibatan aktor-aktor politik dalam operasional dapur MBG. Ini menunjukkan bahwa tata kelola program belum sepenuhnya berbasis profesionalitas dan independensi,” ujar Riswara.
Ia menegaskan, keterlibatan struktur politik dalam pengelolaan program publik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sekaligus menurunkan tingkat akuntabilitas.
Dalam perspektif tata kelola kebijakan publik, lanjutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari aspek distribusi, tetapi juga dari integritas pengelola, transparansi anggaran, serta kesesuaian implementasi dengan tujuan program.
Riswara juga mengungkap sejumlah temuan empiris di lapangan. Di antaranya ketidakseimbangan komposisi gizi dalam menu makanan, keterlambatan distribusi yang berdampak pada penurunan kualitas konsumsi, hingga dugaan praktik eksklusivitas dalam rantai pengadaan bahan baku.
“Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi inefisiensi sekaligus penyimpangan dalam mekanisme pelaksanaan program,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan validitas data penerima manfaat yang dinilai masih berpotensi mengalami tumpang tindih. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan integrasi data, sehingga berisiko menghambat efektivitas program dalam menjangkau kelompok sasaran yang tepat.
Dalam konteks tersebut, Riswara menilai respons administratif seperti permintaan maaf tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat sistemik.
“Yang dibutuhkan adalah langkah korektif yang komprehensif melalui transparansi dan pengawasan yang dapat diakses publik,” tegasnya.
Ia mendorong seluruh komponen pengelola program MBG, khususnya di Kota Tasikmalaya, untuk membuka informasi secara akuntabel. Mulai dari rincian biaya per porsi, sumber serta mekanisme pengadaan bahan baku, hingga sistem distribusi yang digunakan.
Selain itu, Riswara juga menekankan pentingnya audit independen guna memastikan program berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance).
“Evaluasi terhadap program publik tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus menyentuh dimensi struktural dan integritas pengelola. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka penegakan sanksi, baik secara hukum maupun etik-politik, menjadi keniscayaan,” pungkasnya.
