Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com — Kondisi fiskal Pemerintah Kota Tasikmalaya dinilai tengah berada dalam tekanan serius. Situasi ini tidak hanya dipicu oleh menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga merupakan akumulasi dari lemahnya perencanaan serta pengawasan anggaran di tingkat daerah.
Penilaian tersebut disampaikan Irwan Supriadi Iwok dari Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PEMANTIK). Ia menegaskan, tanggung jawab atas kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari peran Wali Kota sebagai eksekutor kebijakan dan DPRD sebagai lembaga pengawas.
“Penurunan dana transfer memang tidak bisa dihindari. Namun krisis yang terjadi hari ini tidak semata faktor eksternal, melainkan juga akibat lemahnya keputusan internal, baik dalam perencanaan maupun pengawasan,” ujar Irwan.
Menurutnya, keseimbangan antara fungsi eksekusi dan kontrol anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai, kehati-hatian fiskal belum menjadi pijakan utama dalam pengambilan kebijakan, sementara fungsi pengawasan DPRD juga dinilai belum optimal.
Irwan juga menyoroti stagnasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dianggap mencerminkan belum adanya strategi komprehensif untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.
“Jika PAD terus stagnan tanpa evaluasi yang serius, maka DPRD bukan hanya gagal menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari persoalan,” tegasnya.
Selain itu, kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut menjadi sorotan. Irwan menilai, kebijakan tersebut telah menambah beban fiskal daerah dan merupakan hasil keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif.
“PPPK tidak mungkin berjalan tanpa persetujuan DPRD. Artinya, ketika sekarang muncul wacana pengurangan karena beban anggaran, maka tanggung jawabnya bersifat kolektif,” katanya.
Ia menilai, kondisi fiskal saat ini mulai menunjukkan gejala krisis, seperti tersendatnya pemenuhan kewajiban keuangan, belanja yang tidak terprioritaskan secara tepat, serta kebijakan yang cenderung bersifat tambal sulam.
Dalam situasi tersebut, Irwan menegaskan bahwa publik membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
PEMANTIK, lanjutnya, melihat adanya pola hubungan yang terlalu kompromistis antara Wali Kota dan DPRD. Kondisi ini dinilai mengurangi daya kritis dalam pengawasan dan berpotensi memperburuk keadaan jika terus dibiarkan.
“Jika pola ini terus berlanjut, maka krisis fiskal berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah bersama DPRD untuk segera mengambil langkah tegas, antara lain melakukan audit terbuka terhadap APBD, mengevaluasi kebijakan yang membebani fiskal termasuk PPPK, memperkuat pengelolaan PAD, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan legislatif.
“Publik berhak mengetahui ke mana arah keuangan daerah ini dibawa, dan apakah para pemimpinnya memiliki keberanian untuk melakukan perbaikan,” ucap Irwan.
Ia menambahkan, persoalan utama yang dihadapi Kota Tasikmalaya saat ini bukan pada kekurangan regulasi, melainkan pada minimnya ketegasan dalam pengambilan keputusan.
“Tanpa koreksi dan evaluasi serius, ini bukan sekadar krisis fiskal, tetapi bisa menjadi kegagalan kolektif dalam tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
