Tasikzone.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko lembaga jasa keuangan (LJK) di wilayah Priangan Timur guna menjaga stabilitas sektor keuangan serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan ekonomi global dan nasional.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Lembaga Jasa Keuangan Wilayah Kerja OJK Tasikmalaya yang digelar di Hotel Grand Palma Pangandaran, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman dan Kepala OJK Tasikmalaya Nofa Hermawati, serta diikuti jajaran direksi dan pengurus BPR/BPR Syariah, LKM/LKM Syariah, dan Pergadaian se-Priangan Timur.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan manajemen risiko pada seluruh LJK guna menjaga ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya tantangan ekonomi. Menurutnya, pemantauan kinerja keuangan harus dibarengi dengan kemampuan LJK dalam mengelola kualitas kredit atau pembiayaan serta risiko usaha.
“Pembenahan operasional akan terus dilakukan untuk menciptakan LJK yang lebih efisien dan kompetitif, sehingga mampu menopang stabilitas serta pertumbuhan ekonomi regional,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Tasikmalaya Nofa Hermawati menyoroti peran strategis sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Priangan Timur pada 2025 tercatat sebesar 4,42 persen, masih di bawah pertumbuhan nasional 5,04 persen dan Provinsi Jawa Barat 5,20 persen pada triwulan III.
“Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan pembiayaan produktif, investasi daerah, dan pengembangan sektor unggulan agar pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat secara berkelanjutan,” kata Nofa.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk., Andry Asmoro, sebagai narasumber diskusi bertema *Outlook Perekonomian dan Sektor Keuangan Indonesia 2026*. Andry memaparkan bahwa dinamika ekonomi global dan domestik masih dipengaruhi ketidakpastian geopolitik yang berdampak pada volatilitas nilai tukar dan kebijakan ekonomi nasional. Meski demikian, ia menilai ekonomi Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan positif, ditopang permintaan domestik, stabilitas sektor keuangan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran 5,18 persen.
Dari sisi kinerja BPR dan BPR Syariah di Priangan Timur, hingga Desember 2025 tercatat pertumbuhan aset sebesar 3,81 persen (yoy) menjadi Rp3,56 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 2,71 persen (yoy) menjadi Rp2,51 triliun, sementara penyaluran kredit meningkat 5,62 persen (yoy) menjadi Rp2,81 triliun. Fungsi intermediasi tetap berjalan dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang masih terkendali.
Penyaluran kredit BPR/BPRS masih didominasi segmen non-UMKM yang tumbuh 6,27 persen (yoy) menjadi Rp1,89 triliun dengan NPL 3,39 persen. Adapun kredit produktif/UMKM mencapai Rp919 miliar atau tumbuh 4,30 persen (yoy), namun disertai NPL relatif tinggi sebesar 7,26 persen sehingga memerlukan penguatan manajemen risiko.
Untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga Desember 2025 tercatat sebesar Rp5,73 triliun dengan 122.833 debitur. Kabupaten Garut menjadi daerah penyaluran terbesar dengan Rp1,69 triliun, disusul Kabupaten Tasikmalaya Rp1,24 triliun, Kabupaten Sumedang Rp915 miliar, Kabupaten Ciamis Rp844 miliar, Kota Tasikmalaya Rp592 miliar, Kabupaten Pangandaran Rp303 miliar, dan Kota Banjar Rp138 miliar. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima KUR terbesar.
Dari sisi pasar modal, jumlah investor di Priangan Timur terus meningkat. Hingga akhir Desember 2025, jumlah Single Investor Identification (SID) saham tercatat 66.940 atau tumbuh 17,35 persen (yoy). SID reksa dana mencapai 61.755 atau tumbuh 16,32 persen (yoy), sementara SID Surat Berharga Negara (SBN) tumbuh tertinggi sebesar 21,66 persen (yoy) menjadi 2.610 SID. Nilai transaksi saham tercatat Rp496 miliar atau melonjak 90,32 persen (yoy).
Sementara itu, kinerja LKM dan LKM Syariah hingga akhir 2025 masih menghadapi tekanan. Aset tercatat turun 3,37 persen (yoy) menjadi Rp108,55 miliar, penyaluran kredit turun 17,59 persen (yoy) menjadi Rp77,21 miliar, serta NPL meningkat menjadi 15,67 persen. Meski demikian, penghimpunan dana masyarakat masih tumbuh 1,02 persen (yoy) menjadi Rp91,71 miliar.
Berbeda dengan LKM, Pergadaian menunjukkan ekspansi usaha dengan peningkatan aset sebesar 19,48 persen menjadi Rp11,82 miliar dan penyaluran pinjaman tumbuh 23,59 persen menjadi Rp6,28 miliar.
Sepanjang 2025, OJK Tasikmalaya juga mencatat telah melaksanakan 148 kegiatan edukasi keuangan dengan total 28.873 peserta dari berbagai segmen masyarakat. Di bidang pelindungan konsumen, sebanyak 1.436 pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian mencapai 99,96 persen. Layanan Sistem Informasi Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK mencatat 19.782 permintaan, baik secara langsung maupun daring.
OJK Tasikmalaya menegaskan akan terus mendorong penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pemanfaatan inovasi dan digitalisasi sektor jasa keuangan guna memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi masyarakat di Priangan Timur. (***)
Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia