Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com — Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC IKA PMII) Kota Tasikmalaya menanggapi dinamika aksi evaluasi satu tahun kinerja Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan yang dilakukan oleh PMII dan berujung pada insiden kericuhan.
Sekretaris Umum IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP., menilai insiden tersebut sangat disayangkan karena aksi yang sejatinya berangkat dari niat intelektual dan kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan justru berakhir ricuh akibat tersumbatnya ruang dialog.
“Kami menilai ketidakhadiran Wali Kota secara langsung dalam merespons aspirasi mahasiswa menjadi salah satu faktor utama meningkatnya eskalasi di lapangan. Padahal jargon ‘Terkoneksi Tanpa Spasi’ seharusnya mencerminkan keterbukaan, bukan justru menghadirkan jarak berupa pagar besi dan barikade aparat,” ujar Myftah Farid, Minggu (01/02/2025)
Ia menegaskan bahwa aksi evaluasi yang dilakukan PMII merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang wajar dan konstitusional. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk menyikapinya secara proporsional dan berimbang.
Terkait narasi pascakejadian, Myftah Farid meminta aparat kepolisian untuk berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada publik. Menurutnya, isu dugaan penggunaan senjata tajam yang hanya didasarkan pada robekan kecil di kerah seragam berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap gerakan mahasiswa.
“Keterangan yang tidak berbasis fakta utuh bisa memicu fitnah. Sebaliknya, fakta adanya mahasiswa PMII yang mengalami luka juga harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengamanan di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan peran media massa agar tetap mengedepankan fungsi edukasi publik. Myftah Farid menilai media memiliki posisi strategis sebagai pilar demokrasi, bukan sekadar pemburu sensasi.
“Isu utama dari aksi ini adalah evaluasi kinerja Wali Kota Tasikmalaya, bukan insiden fisik yang sifatnya pernak-pernik. Jangan sampai narasi soal baju robek menenggelamkan substansi kritik mahasiswa terkait rapor merah pembangunan dan kebijakan daerah yang justru penting diketahui publik,” ujarnya.
Sebagai alumni sekaligus pembina PMII, Myftah Farid menegaskan bahwa mahasiswa adalah aset kritis daerah yang harus dirangkul, bukan dihadapi dengan pendekatan represif. Ia pun mendorong Wali Kota Tasikmalaya untuk segera membuka ruang dialog terbuka dan bermartabat.
“Kami berharap ada audiensi yang terbuka dan substantif agar persoalan ini tidak berlarut menjadi krisis kepercayaan publik. Evaluasi adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Utamakan diskusi daripada menghindar, karena memimpin kota bukan soal lari maraton, tapi keberanian menghadapi aspirasi rakyat,” pungkasnya (***)
