Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKB, Ahmad Junaedi Sakan, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Persidangan yang digelar serentak di Sekretariat DPC PKB.
Kegiatan ini turut dihadiri pengurus Tanfidziyah dan Dewan Syuro DPAC PKB dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1, yang meliputi Kecamatan Cihideung, Tawang, dan Bungursari.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah persoalan strategis mengemuka. Salah satunya adalah ketimpangan penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat, yang dinilai masih belum tepat sasaran. Sejumlah warga mengeluhkan adanya penerima bantuan yang tidak sesuai kategori ekonomi, sementara mereka yang tergolong tidak mampu justru terlewat.
“Banyak laporan yang kami terima terkait data desil penerima bantuan yang dianggap tidak akurat. Ada warga yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun justru tidak terdata, sementara beberapa yang dinilai sudah mapan malah mendapatkan bantuan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Ahmad Junaedi Sakan. Selasa (02/12/2025)
Ahmad Junaedi menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme penyusunan Pokok Pikiran DPRD.
“Insya Allah, aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan kami perjuangkan semaksimal mungkin. Kami ingin memastikan bahwa keluhan masyarakat tidak berhenti sebatas catatan, tetapi benar-benar bisa diwujudkan melalui kebijakan anggaran,” tegasnya.
Ahmad Junaedi juga menyampaikan bahwa agenda reses akan dilanjutkan untuk menguatkan pemetaan persoalan serta memastikan penyusunan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
Melalui reses ini, legislator PKB tersebut berharap adanya penyelarasan antara data penerima bansos yang valid, kebijakan pemerintah daerah, serta kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, perbaikan tata kelola data kesejahteraan menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Dengan demikian, kegiatan reses bukan sekadar rutinitas formal, tetapi momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat kebijakan. (***)
