Tasikzone.com — Seribu guru honorer berdiri di halaman Bale Kota, Senin, 26 Januari 2026. Mereka datang membawa suara, dan kekecewaan yang telah lama terpendam. Yang tak mereka temui justru orang yang paling mereka harapkan yaitu wali kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan
Dalam mimbar bebas yang digelar bergantian, ketiadaan kepala daerah menjadi simbol yang berbicara lebih keras dari pidato mana pun.
Aspirasi para guru disampaikan di ruang publik, tetapi pemimpinnya memilih absen. Negara, sekali lagi, hadir tanpa wajah.
Seorang orator mengingatkan pahitnya realitas kebijakan hari ini, suara hanya didengar jika menjadi viral. Ia meminta peserta aksi mengangkat telepon genggam, menyalakan media sosial, dan menyebarkan perjuangan mereka.
Bukan karena haus popularitas, melainkan karena pengalaman mengajarkan bahwa kebijakan kerap lahir dari linimasa, bukan dari nurani.
Para guru menegaskan bahwa aksi ini bukan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka hanya menuntut keadilan agar sekolah swasta dan madrasah yang lahir jauh sebelum negara mengatur pendidikan tidak kembali dipinggirkan dalam arsitektur kebijakan.
Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Tasikmalaya, Iwan Nurdiawansyah, menyebut tuntutan para guru sederhana yaitu keadilan. Ia menegaskan bahwa suara ini ditujukan bukan hanya kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada DPR dan Presiden Republik Indonesia.
“Ini bukan soal iri hati. Ini soal nurani. Mereka yang mengantar barang dihargai, sementara mereka yang mengantar ilmu justru dikesampingkan,” ujar Iwan kepada wartawan.
Menurutnya, negara dengan mudah menganggarkan biaya untuk sopir dan dapur program, tetapi pada saat yang sama meminta guru terus mengabdi dengan upah yang jauh dari layak.
Paradoks ini, kata Iwan, menunjukkan ada yang keliru dalam cara negara memandang profesi pendidik.
“Jika ilmu adalah masa depan bangsa, mengapa pembawanya terus dilukai ? Guru bukan beban negara. Guru adalah pondasinya,” tegasnya.
Aksi damai tersebut tetap berlangsung tertib dengan pengamanan aparat. Hadir dalam kegiatan itu Kapolres Tasikmalaya Kota, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, serta Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
Namun kehadiran para pejabat itu tak sepenuhnya menutup satu pertanyaan mendasar, mengapa suara guru harus berteriak di jalan, hanya untuk sekadar didengar.
Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia