Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com — Program OHAN (One Hafidz One Kelurahan) yang menjadi salah satu program awal kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mendapat sorotan tajam dari Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia (Prima) Kota Tasikmalaya.
Program religius ini dinilai tidak menjawab persoalan prioritas kota dan belum memiliki desain teknis yang jelas.
Seperti disampaikan Ketua PD Prima Kota Tasikmalaya, Encep Iik Muzakir, S.H, kepada tasikzone.com, selasa (26/11/2025. Ia menilai Pemkot terlalu cepat mempromosikan program tanpa kajian kebutuhan yang memadai.
“Pertanyaan dasarnya sederhana, apakah kekurangan hafidz itu masalah utama kota ini ? Faktanya, tantangan kita adalah pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan. Pemerintah harus berani jujur melihat data,”kata Encep Iik Muzakir
Encep menilai program OHAN tidak menunjukkan adanya kajian akademik terkait kebutuhan hafidz per kelurahan, standar rekrutmen, mekanisme pembinaan, hingga indikator keberhasilan.
“Sampai hari ini tidak ada ukuran yang jelas. Pemerintah tidak menyampaikan berapa target peningkatan religiusitas, berapa warga yang akan terbantu, dan bagaimana menilai capaian program,” ujarnya.
Ia menilai tanpa indikator, OHAN tidak dapat dievaluasi secara objektif dan berpotensi menjadi kebijakan simbolik.
Lanjutnya, Pemkot Tasikmalaya sedang menghadapi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Dalam kondisi ini, program yang membutuhkan pembiayaan rutin dinilai tidak tepat.
“Tambah program baru ketika fiskal sedang ketat itu sangat berisiko. Pemerintah harus memastikan program prioritas tidak terganggu hanya demi gagasan baru yang belum teruji,” tutur Encep.
Ia menilai Pemkot seharusnya memperkuat pelayanan dasar, bukan menambah program simbolis yang membebani APBD.
Pihaknya juga menyoroti potensi tumpang tindih antara OHAN dengan lembaga-lembaga keagamaan yang sudah berjalan. Selama ini pembinaan tahfidz telah dilakukan pesantren, masjid, dan lembaga binaan Kemenag.
“Kita punya pesantren, kita punya struktur keagamaan lengkap. Semua sudah berjalan. Tanpa sinergi, OHAN hanya meniru apa yang telah dikerjakan pihak lain,” jelasnya.
Menurut Encep, Pemkot mengabaikan kekuatan utama pendidikan Qur’ani yang selama puluhan tahun menjadi identitas Tasikmalaya.
“Pesantren seharusnya jadi fondasi program, bukan pelengkap. Infrastruktur dan sumber daya hafidz ada di pesantren. Jika tidak dilibatkan, OHAN akan berdiri sendiri tanpa dukungan nyata,” katanya.
Ia mendorong Pemkot menggandeng pesantren sebagai pusat pembinaan, seleksi, dan sertifikasi hafidz agar program memiliki legitimasi dan kualitas.
Encep menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak penguatan religiusitas, tetapi mengingatkan agar kebijakan publik tidak jatuh pada simbolisme.
“Kritik ini untuk mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus berdampak pada masyarakat. Jangan sampai visi ‘Tasik Religius’ hanya berhenti pada slogan,” tegasnya.
Ia meminta Pemkot memperbaiki basis data, memperjelas desain teknis, dan menempatkan program sesuai kebutuhan prioritas kota. (***)
