Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Pengurus Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Cabang Kota Tasikmalaya periode 2025-2030 resmi dilantik pada Rabu (23/07/2025).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi HIPKI untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui lembaga kursus dan pelatihan.
Ketua HIPKI Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, menekankan pentingnya sinergi antara HIPKI dan Pemkot Tasikmalaya. Ia menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota dalam agenda pelantikan ini, mengingat peran strategis lembaga kursus dalam mendukung visi Kota Tasikmalaya sebagai kota jasa dan perdagangan.
“Kami ingin menyampaikan langsung kepada Wali Kota bahwa saat ini terdapat ketidaksesuaian data antara yang dimiliki HIPKI dan Pemerintah Kota. HIPKI mencatat ada sekitar 80 LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), sementara laporan yang diterima dari Asisten Daerah I menyebutkan ada sekitar 130-an. Artinya perlu ada validasi data dan koordinasi yang lebih intens,” ujarnya.
Kepler juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi oleh para penyelenggara kursus, terutama dalam hal perizinan dan rekrutmen peserta. Menurutnya, proses pengajuan izin melalui sistem OSS (Online Single Submission) sering kali menemui kendala teknis dan administratif.
“Fakta di lapangan, masih banyak LKP yang kesulitan memperoleh legalitas karena sistem perizinan yang cukup kompleks. Kami berharap pemerintah daerah, terutama melalui Dinas terkait dan Tim Pokja Vokasi, bisa lebih memfasilitasi proses ini,” tambahnya.
Selain itu, Kepler juga menyinggung pentingnya dukungan program-program seperti PKW (Program Kecakapan Wirausaha) dan PKK (Program Kecakapan Kerja) yang sangat membutuhkan data valid terkait anak putus sekolah dan warga miskin yang menjadi target pelatihan.
“Kami butuh dukungan data dari pemerintah, seperti data anak putus sekolah yang tadi disebut ada sekitar 1.300 orang. Lembaga kursus sangat siap berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran, tapi butuh peserta dan sinergi lintas sektor,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, HIPKI berencana melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya untuk membahas lebih lanjut persoalan perizinan dan legalitas LKP. Kepler berharap, melalui dukungan legislatif, akan lahir kebijakan yang lebih berpihak pada lembaga pelatihan dan kursus yang selama ini turut berperan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Tasikmalaya. (Gal)
