Kota Tasikmalaya, tasikzone.com – Koalisi Ormas LSM Kota Tasikmalaya bersepakat dengan apa yang disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan pemkot harus segera menjalin komunikasi dengan pihak terkait berkenaan dengan penurunan angka bantuan provinsi yang sangat drastis.
Selain itu, melakukan evaluasi serta bersikap tegas terhadap oknum pejabat yang diduga melakukan permainan dalam pengelolaan anggaran yang berdampak terhadap terhambatnya pembangunan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 ini.
“Kami sebagai objek atau penikmat hasil pembangunan sepakat dengan apa yang disampaikan pa Ali rasyid di Media Online beberapa Waktu lalu” Kata Ais Rais Perwakilan Koalisi Ormas LSM Kota Tasikmalaya.
Lanjutnya, pemkot pun diminta jangan menutup mata atau pura pura tidak tahu soal apa yang dimaksud usung mengusung, karena fakta di lapangan kerap terjadi saling klaim paket paket kegiatan sebelum proses tender terjadi, kalau diumpamakan seperti apa yang dinamakan “kewajiban” Ke dinas.
“Hal tersebut real terjadi dilapangan, hanya bedanya kalau yang disebut kewajiban Diduga kuat dibayarkan sesudah selesainya pekerjaan, kalau yang kami sebut usungan Dibayarkan dimuka kalau boleh di bilang semacam jual beli, Dan dua duanya bisa dibilang permainan dibelakang”bebernya
“jadi kalau pa sekda bilang usungan itu isyu atau rumor, sah sah saja beliau menyampaikan seperti itu, karena emang kedua permainan tersebut bisa dikatakan sulit untuk dibuktikan ke permukaan, boleh dibilang ini Permainan di belakang tapi kami tetap meyakini hal tersebut benar benar terjadi di lapangan”tutur Ketua Forum Pemerhati Kebijakan -Publik (FPK-P)
Kepada Sekda Kota Tasikmalaya, Koalisi Ormas LSM ingin menanyakan apakah sewaktu beliau menjabat sebagai kepala dinas PUTR, apa beliau tidak pernah mengenal apa yang disebut, kewajiban ?
“kami sangat tidak percaya kalau beliau tidak mengenal dengan apa yang disebut ‘kewajiban’ dan kata ‘usungan'” Pungkas Ais (rian)