Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com— Banjir yang kembali melanda Kota Tasikmalaya menuai sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Peristiwa yang terus berulang ini dinilai tidak bisa lagi dianggap semata-mata sebagai dampak tingginya curah hujan, melainkan mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola kota.
Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya, Riswara Nugroho, menegaskan bahwa narasi yang menyederhanakan banjir sebagai faktor alam justru berpotensi menyesatkan dan menutupi akar masalah yang sebenarnya.
“Banjir ini bukan hanya soal hujan deras. Ini adalah bukti nyata dari kegagalan tata kelola infrastruktur dan lemahnya keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan,” tegas Riswara.
Ia mengungkapkan, kondisi di lapangan menunjukkan sistem drainase di Kota Tasikmalaya belum berfungsi optimal. Banyak saluran air yang sempit, tersumbat, dan tidak terawat, sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan turun.
“Seharusnya air bisa terdistribusi dengan baik. Tapi yang terjadi, air meluap dan berubah menjadi bencana rutin yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan drainase, Riswara juga menyoroti maraknya bangunan liar di bantaran sungai yang dinilai memperparah kondisi banjir. Kawasan yang semestinya menjadi ruang resapan air justru dipenuhi bangunan tanpa pengendalian yang jelas.
“Ini bukan semata kesalahan masyarakat. Ini cerminan dari ketidaktegasan pemerintah dalam melakukan penertiban. Ketika pelanggaran dibiarkan, maka bencana adalah konsekuensi yang tak terhindarkan,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mengambil langkah lebih konkret dan tidak hanya hadir saat bencana terjadi. Upaya pencegahan dinilai jauh lebih penting, termasuk penataan ulang kawasan rawan banjir dan pembenahan sistem drainase secara menyeluruh.
“Dibutuhkan keberanian politik untuk menertibkan bangunan liar dan memperbaiki infrastruktur secara berkelanjutan. Ini demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tambah Riswara.
Ia pun menegaskan bahwa banjir yang terus berulang harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Jika tidak segera ditangani secara serius, kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi kegagalan sistemik yang terus berulang di masa mendatang.
“Sudah saatnya pemerintah berhenti mencari alasan dan mulai mengambil langkah tegas,” pungkasnya. (***)
