Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Pangandaran, tasikzone.com – Untuk mempercepat program Reforma Agraria dan memberikan kepastian hukum bagi para petani, Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Pangandaran menyerahkan data nominatif objek tanah lokasi prioritas Reforma Agraria kepada DPRD Kabupaten Pangandaran. Senin (5/8/2025).
Audiensi ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Asep Noordin serta anggota Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan pertanahan.
Perjuangan Petani untuk Kepastian Hukum
Data yang diserahkan SPP berisi daftar nama petani, lokasi tanah, dan status penguasaan lahan yang telah digarap masyarakat selama bertahun-tahun tanpa kejelasan hukum.
Dewan Suro SPP Kabupaten Pangandaran, Arif Budiman, menjelaskan bahwa penyerahan data ini adalah bagian dari perjuangan jangka panjang petani untuk mendapatkan hak atas tanah secara adil.
“Kami membawa aspirasi petani yang selama ini terus memperjuangkan hak atas tanah yang telah digarap secara turun-temurun,” ungkap Arif.
“Reforma Agraria bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga bentuk pemulihan ketimpangan struktur agraria yang masih dirasakan petani kecil,”tambahnya.
Arif berharap langkah ini dapat menjadi pintu masuk bagi kolaborasi antara petani dan pemerintah untuk mewujudkan Reforma Agraria sejati di Pangandaran.
DPRD Janji Kawal Hingga Tuntas
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyambut baik langkah SPP. Ia menyatakan bahwa DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara petani dan lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pemerintah daerah.
“Kami sangat mengapresiasi langkah SPP dalam merumuskan dan menyampaikan data nominatif ini secara sistematis,” kata Asep.
Lanjutnya, DPRD siap mengawal proses selanjutnya agar Reforma Agraria di Pangandaran tidak hanya menjadi wacana, tetapi terealisasi secara nyata di lapangan.
Asep berjanji akan segera menjadwalkan rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPN, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta bagian hukum pemerintah daerah.
Hal senada juga diungkapkan oleh Rohimat Resdiana, Anggota Komisi I DPRD Pangandaran. Menurutnya, data nominatif dari SPP akan menjadi dasar penting untuk menyusun kebijakan pertanahan di daerah.
“Komisi I akan memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya menjadi arsip, tapi juga menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan daerah yang berpihak kepada petani, Reforma Agraria harus dibarengi dengan political will yang kuat,” tegasnya
Kegiatan silaturahmi ini diakhiri dengan penyerahan dokumen secara simbolis dan dialog terbuka antara perwakilan petani, pengurus SPP, dan anggota DPRD. (Driez)
