Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Pada tanggal 7 Mei 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II. Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Proses seleksi diklaim telah mtelibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta didasarkan pada integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi para pejabat.
Namun, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial SW mengungkapkan adanya dugaan kecurangan dalam proses seleksi.
Menurut SW, seorang Pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta berinisial MM diduga berkolaborasi untuk meloloskan 20 orang yang berasal dari lingkaran IM.
SW mengklaim bahwa Gubernur Pramono Anung tidak mengetahui adanya dugaan “permainan” di balik layar ini.
Informasi ini didapatkan SW dari empat anggota DPRD DKI dari PDIP berinisial IDM, PN, PS, dan MS. SW menuduh IM menjalankan aksinya atas arahan kekasihnya yang berinisial DDY dan operatornya berinisial HMT.
Skema yang diduga terjadi adalah IM, atas perintah DDY, berkolaborasi dengan Sekda MM untuk menempatkan pejabat eselon II yang nantinya akan memuluskan proyek-proyek yang diatur oleh HMT.
Modus Operandi dan Jaringan yang Terlibat
Lebih lanjut, SW juga mengungkapkan bahwa IM diduga sering memanggil para Kepala Dinas, Direktur Utama BUMD DKI, serta kontraktor ke ruangannya untuk mengatur proyek.
HMT, yang merupakan operator dari DDY, diduga sering datang ke ruangan Sekda MM bersama dua staf Gubernur berinisial UDN dan WSN untuk berkoordinasi.
SW juga menduga bahwa IM, bersama kekasihnya DDY, bahkan berkolaborasi dengan Pimpinan KPK saat ini untuk menekan Sekda MM, para Kepala Dinas, dan Dirut BUMD agar mengikuti semua kemauan mereka.
SW meminta Gubernur Pramono Anung untuk lebih waspada, terutama dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV berikutnya, karena komplotan ini diduga akan kembali berupaya menempatkan orang-orangnya, khususnya di posisi Camat, Lurah, dan dinas teknis.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan berinisial IM maupun dari Sekda DKI Jakarta MM terkait tuduhan-tuduhan ini. (***)
