Tasikzone.com — Tumpukan sampah yang menggunung di berbagai sudut Kota Tasikmalaya pasca Lebaran menjadi penanda paling nyata bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola lingkungan kota.
Di tengah gelontoran anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan armada dan kontainer, persoalan klasik ini justru kembali berulang tanpa solusi berarti.
Sekretaris Umum IKA PMII sekaligus Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP, menilai kondisi tersebut bukan semata persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya manajemen dan kualitas sumber daya aparatur.
“Sudah ada 18 kontainer dan armada baru dari anggaran miliaran rupiah. Tapi faktanya, sampah tetap menumpuk berhari-hari. Ini bukan lagi soal alat, tapi kegagalan dalam mengelola,” ujar Myftah. Senin (30/03/206)
Ia menilai, kondisi ini sekaligus menguji klaim pemerintah daerah terkait penerapan sistem manajemen talenta. Menurutnya, konsep tersebut seharusnya mampu melahirkan pejabat yang tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki kapasitas teknokratis dalam mengeksekusi kebijakan.
“Kalau manajemen talenta berjalan baik, harusnya kita melihat pejabat yang mampu menerjemahkan visi menjadi aksi. Bukan sekadar menjalankan rutinitas,” katanya.
Myftah juga menyoroti belum terlihatnya implementasi nyata dari program digitalisasi pemantauan sampah dan optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir. Padahal, kedua program itu telah lama menjadi bagian dari perencanaan strategis pemerintah.
“Ketika terjadi lonjakan sampah seperti Lebaran, tidak ada sistem monitoring digital yang bisa memetakan titik kritis secara real-time. Yang ada justru pola lama yang reaktif dan gagap,” ucapnya.
Menurutnya, posisi strategis seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup seharusnya diisi oleh figur yang memiliki kemampuan manajerial kuat, khususnya dalam menghadapi situasi krisis.
“Yang dibutuhkan itu manajer krisis, bukan sekadar administrator. Harus ada kemampuan mengatur ritase armada dan memastikan alur di TPA tidak tersumbat,” tegasnya.
Ia juga menilai, pengadaan armada baru senilai Rp3,6 miliar menjadi tidak efektif tanpa didukung perencanaan dan sistem mitigasi yang matang.
“Kalau tidak ada konsep yang jelas, armada itu hanya jadi aset pasif. Kunci utama ada pada kecerdasan manajerial,” katanya.
Lebih jauh, Myftah menilai persoalan ini menunjukkan bahwa pergantian pejabat maupun penambahan fasilitas tidak otomatis menyelesaikan masalah jika tidak disertai perubahan pola kerja.
“Alat baru dan kadis baru akan tetap menghasilkan masalah lama kalau pola pikirnya masih administratif, bukan solutif,” ujarnya.
Ia pun mendesak Wali Kota Tasikmalaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah, termasuk meninjau ulang efektivitas sistem manajemen talenta.
“Jangan sampai digitalisasi hanya jadi jargon di atas kertas. Masyarakat butuh solusi konkret, bukan sekadar narasi,” pungkasnya. (***)
Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia