Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Koordinator Daerah (Korda) BEM Nusantara Jawa Barat, Dede Firmansyah, menyampaikan sikap tegas mahasiswa terkait arah dan posisi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke depan.
Ia menegaskan bahwa BEM Nusantara Jawa Barat sepakat Polri berada langsung di bawah Presiden, namun menekankan bahwa kedekatan dengan rakyat merupakan mandat utama yang tidak bisa dikompromikan.
Menurut Dede, struktur kepemimpinan Polri di bawah Presiden harus menjadi jaminan bagi terwujudnya stabilitas nasional yang selaras dengan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.
“Kami di Jawa Barat sepakat Polri tetap berada di bawah komando Presiden. Namun dari Tasikmalaya kami menegaskan, Polri harus membangun komitmen baru untuk semakin dekat dengan rakyat. Tidak boleh ada lagi sekat antara kepolisian dan masyarakat,” ujar Dede Firmansyah.
Dalam pernyataannya, Dede memaparkan sejumlah poin penting yang menjadi tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari transformasi Polri. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan akses layanan kepolisian yang mudah, cepat, dan menjangkau hingga tingkat desa tanpa birokrasi berbelit.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Menurutnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu agar rasa keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat bawah.
Dede juga menyoroti urgensi profesionalisme dan akuntabilitas di tubuh Polri. Ia menilai transparansi dalam setiap tindakan kepolisian menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik dapat terus terjaga. Tak kalah penting, Polri diminta tetap steril dari kepentingan politik praktis demi menjaga marwah institusi dan fokus pada pengabdian kepada negara.
Lebih lanjut, Dede menegaskan bahwa BEM Nusantara Jawa Barat akan terus berperan sebagai mitra kritis dalam mengawal setiap komitmen dan kebijakan Polri agar tidak berhenti sebatas wacana.
“Posisi Polri di bawah Presiden bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk memperkuat pelayanan kepada rakyat. Kami menuntut Polri tetap profesional, akuntabel, dan benar-benar hadir sebagai pelindung masyarakat. Keadilan harus menjadi panglima dalam setiap langkah Polri,” pungkasnya. (***)
