Tasikzone.com – Polemik pendataan minimarket dan gudang di Dinas UMKM, Koprasi dan Indag Kota Tasikmalaya yang menelan anggaran hingga Rp1 miliar terus menuai sorotan.
Kali ini datang dari Nanadang Suherman, pengamat anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, yang menilai program tersebut sejak awal tidak perlu dijadikan proyek pemerintahan.
Menurut Nanadang, dari pola penunjukan langsung yang digunakan, terlihat jelas siapa pemilik proyek, pelaksana, bahkan pihak yang mendorongnya.
“Di Kota Tasikmalaya, biasanya kalau bukan berasal dari DPRD, ada juga oknum internal Pemkot yang menggarap proyek seperti ini. Umumnya dikemas dalam bentuk pokok pikiran anggota DPRD,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
Ia menegaskan, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sekaligus mencerminkan niat buruk untuk mencari keuntungan pribadi.
“Tujuan pendataan ini tidak jelas. Untuk apa pemerintah kota membuat proyek seperti ini? Kalau hanya mendata aspek legalitas, tata ruang, atau jenis aktivitas minimarket, itu bisa dilakukan sebagai tugas rutin dinas tanpa harus dibungkus proyek bernilai miliaran,” kata Nanadang.
Menurutnya, pembatalan proyek yang belakangan dilakukan Pemkot Tasikmalaya justru menimbulkan kecurigaan baru.
“Proyek ini pasti sudah melalui pembahasan di DPRD, apalagi anggarannya sangat fantastis untuk skala Kota Tasikmalaya. Tidak cukup hanya berhenti di pembatalan, masalah ini harus terus dibongkar,” tegasnya.
Nanadang juga menyoroti pernyataan Kepala Dinas Koperindag yang menyebut pembatalan dilakukan karena tidak lagi silfa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Ia menilai alasan tersebut tidak masuk akal.
“Kepala dinas tidak bisa begitu saja lepas tangan. Program ini jelas tidak direncanakan dengan matang, sehingga kesannya memang hanya dibuat untuk dibatalkan. Jangan-jangan sejak awal proyek ini hanya untuk keuntungan segelintir orang,” kritiknya.
Ia mengingatkan, dokumen pendataan minimarket seharusnya menjadi kewajiban rutin dinas, bukan dijadikan proyek baru. “Apalagi dalam kondisi masyarakat sedang sulit seperti sekarang, setiap proyek patut dicurigai sebagai motif mencari keuntungan pribadi,” tambahnya. (***)