Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com— Proses rekrutmen Konsultan PLUT KUMKM Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya menuai sorotan dari Tasik Public Forum.
Forum tersebut secara resmi mengajukan permohonan audiensi sebagai bentuk upaya memperoleh klarifikasi atas sejumlah kejanggalan yang dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen.
Ketua Tasik Public Forum M Mukhlis mengungkapkan beberapa catatan kritis. Di antaranya, pengumuman peserta yang lolos seleksi administrasi hanya disampaikan melalui media sosial Instagram PLUT Tasikmalaya, tanpa disertai mekanisme pemberitahuan resmi. Peserta kemudian diarahkan mengikuti tahapan wawancara pada 23 Desember 2025.
Namun hingga 16 April 2026, hasil akhir seleksi tersebut tidak pernah diumumkan secara terbuka kepada publik. Selain itu, seluruh tahapan seleksi, mulai dari kebutuhan rekrutmen, hasil administrasi, hingga wawancara, disebut tidak disertai dokumen resmi yang dapat diakses atau diverifikasi.
Forum juga menyoroti tidak adanya pemberitahuan resmi terkait penundaan pengumuman hasil seleksi. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam program yang menggunakan anggaran negara.
“Atas dasar itu, kami menilai terdapat dugaan maladministrasi dalam proses rekrutmen ini. Bahkan, muncul indikasi kuat bahwa program ini dijalankan secara tergesa-gesa demi mengejar target akhir tahun tanpa perencanaan dan tata kelola yang matang,”kata M Mukhlis
Upaya audiensi yang dijadwalkan pada Kamis, 16 April 2026, juga tidak membuahkan hasil. Tidak satu pun pejabat terkait yang bersedia menemui perwakilan forum. Sikap tersebut dinilai semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap dugaan praktik tidak transparan dalam proses rekrutmen.
Pihaknya, bahkan menyinggung adanya dugaan praktik “kongkalikong” dalam penentuan hasil seleksi, termasuk indikasi adanya pihak-pihak tertentu yang diakomodasi. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh pihak terkait.
Sebagai langkah lanjutan, Tasik Public Forum menyatakan akan kembali melayangkan surat permohonan audiensi. Apabila tidak direspons, forum memastikan akan menempuh langkah yang lebih jauh guna mendorong terbukanya informasi dan penegakan prinsip akuntabilitas publik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap proses yang menggunakan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu,” tegasnya. (***)
