Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Aksi kritik terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mencuat. Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan memasang spanduk bernada keras di seberang gerbang Balekota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun No. 1, Senin (23/02/2026).
Dalam spanduk tersebut tertulis kalimat provokatif, “Walikota ditertawakan anak buahnya, bukti tidak bisa memimpin!!!”. Spanduk dipasang oleh sejumlah orang yang mengenakan sarung dan kopiah, sebagai simbol perlawanan moral terhadap kepemimpinan daerah.
Tak hanya itu, pesan lain yang tertuang dalam spanduk tersebut juga menyinggung dugaan penyerobotan tanah negara. “Periksa walikota kenapa tanah negara dicaplok pengusaha, diam?” serta kalimat bernada satire, “Duh Gusti, kedah kumaha memeres Tasik tina banjir, kemiskinan, mafia proyek, tanah nagara laleungit sementara walikotana siga kieu! Salah saha ieu teh???”.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari sorotan publik terhadap dugaan penyerobotan lahan eks saluran irigasi di lokasi pembangunan lapang padel yang hingga kini dinilai belum menunjukkan kejelasan proses hukum. Kritik yang disampaikan tidak lagi bersifat normatif, melainkan langsung menyasar legitimasi dan kapasitas kepemimpinan kepala daerah.
Ketua LSM Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI), Iwan Restiawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan tekanan publik sebelum ada kepastian hukum atas dugaan penguasaan tanah negara oleh pihak pengusaha.
“Kami melihat ada pembiaran. Ketika tanah negara diduga dicaplok, pemerintah seharusnya berdiri paling depan membela kepentingan publik, bukan justru terkesan diam. Ini soal keberanian dan keberpihakan,” tegas Iwan yang merupakan bagian dari Komunitas Rakyat peduli lingkungan
Menurutnya, diamnya pemerintah dalam polemik tersebut memicu persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia menyebut, jika tidak ada langkah tegas dan transparan, maka kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah akan terus tergerus.
Aksi pemasangan spanduk ini menjadi sinyal bahwa isu dugaan penyerobotan lahan tidak akan mereda dalam waktu dekat.
Di tengah persoalan banjir, kemiskinan, hingga tudingan mafia proyek, publik kini menuntut lebih dari sekadar klarifikasi mereka menuntut tindakan nyata dan keberanian politik dari pemerintah kota. (***)
