Home / Kota Tasikmalaya / Jelang Ramadan, KNPI Soroti Lemahnya Kesiapan Pemkot Tasikmalaya Menata Kota
IMG_20260217_195232

Jelang Ramadan, KNPI Soroti Lemahnya Kesiapan Pemkot Tasikmalaya Menata Kota

Tasikzone.com – Menjelang Ramadan, wajah Kota Tasikmalaya hampir selalu berubah. Seperti, lalu lintas menebal, trotoar menyempit oleh lapak musiman, parkir liar menjamur, dan volume sampah meningkat.

Pola itu berulang saban tahun. Namun, yang kerap dipertanyakan bukanlah keramaiannya melainkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasinya.

Wakil Ketua I DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Abdullah Ahyani, menilai lonjakan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat menjelang Ramadan bukan peristiwa mendadak, sehingga tak semestinya disikapi secara reaktif.

“Setiap tahun polanya sama. Aktivitas perdagangan meningkat, arus lalu lintas lebih padat, dan ruang publik digunakan lebih intensif. Karena bisa diprediksi, maka ketidaksiapan dalam menata kota justru menunjukkan lemahnya perencanaan,” ujar Ahyani.

Ia menegaskan, Ramadan seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola kota, bukan pembiaran atas persoalan yang terus berulang.

“Ketika trotoar kembali dikuasai lapak, bahu jalan menyempit karena parkir liar, kemacetan dianggap biasa, dan sampah menumpuk tanpa pengelolaan yang jelas, maka yang tampak bukan semangat menyambut bulan suci, melainkan lemahnya pengaturan,” tegasnya.

Menurut dia, jika saban tahun problem yang sama muncul tanpa solusi sistemik, maka persoalannya bukan semata perilaku masyarakat, melainkan absennya kebijakan yang tegas dan konsisten.

“Ramadan mengajarkan disiplin, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial. Nilai itu seharusnya tercermin dalam kebijakan publik. Kota religius bukan hanya ramai masjidnya, tetapi juga tertib lalu lintasnya, terjaga hak pejalan kakinya, dan terkelola ruang publiknya secara adil,” katanya.

BACA JUGA   Wakil Walikota Apresiasi Pembangunan Trotoar di Wilayah Dadaha

Ahyani menilai mengakomodasi pedagang musiman merupakan kewajiban sosial pemerintah. Namun, pembiaran terhadap pelanggaran fungsi ruang publik bukanlah bentuk keberpihakan.

“Pemerintah punya waktu, data, dan kewenangan untuk menyiapkan zonasi resmi pasar Ramadan, rekayasa lalu lintas, pengaturan parkir terpadu, hingga sistem pengelolaan sampah yang terukur sebelum kepadatan mencapai puncaknya. Jangan menunggu situasi memuncak baru bertindak,” ujarnya.

Ia menyebut Ramadan tahun ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah daerah: memutus siklus tahunan persoalan, atau kembali melakukan penertiban sesaat tanpa solusi jangka panjang.

“Kalau tidak ada perubahan pendekatan, carut-marut penataan wilayah ini bukan lagi sekadar persoalan musiman. Ia menjadi simbol kegagalan menjaga ketertiban di saat masyarakat justru diajak meningkatkan kualitas moral dan spiritual,” tandasnya.

Ramadan tinggal menghitung hari. Kepadatan kota nyaris pasti terjadi. “Pertanyaannya sederhana, apakah kita siap menata dengan tegas dan adil, atau kembali membiarkan kekacauan menjadi tradisi tahunan?” pungkas Abdullah Ahyani. (***)

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *