Home / Ragam / DPRD Saja Berani Sidak, Aksi Spanduk Kritik Sentil Wali Kota Tasikmalaya
IMG_20260214_135839

DPRD Saja Berani Sidak, Aksi Spanduk Kritik Sentil Wali Kota Tasikmalaya

Tasikzone.com – Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan kembali menggelar aksi di depan Gerbang Gedung Rakyat Kota Tasikmalaya dengan membentangkan sejumlah spanduk bernada kritik, sabtu (14/02/2026)

Spanduk-spanduk tersebut berisi sindiran tajam kepada para wakil rakyat terkait dugaan pelanggaran tata ruang dan hilangnya saluran irigasi yang disebut sebagai batas wilayah akibat berdirinya bangunan di kawasan Panjunan.

Salah satu spanduk bertuliskan, “Untuk DPRD, ayo tunjukkan nyali! Bongkar bangunan Panjunan atau padel yang berdiri di atas tanah negara dan batas wilayah.”

Tak hanya itu, kritik juga diarahkan kepada Wali Kota Tasikmalaya. Dalam spanduk lain tertulis, “DPRD saja berani sidak, masa Wali Kota tidur?”

Sementara spanduk lainnya memuat pesan dukungan kepada Wakil Wali Kota Tasikmalaya dengan tulisan, “Pak Wakil Wali Kota, teruslah berjuang, sebab andalah sebenarnya Wali Kota.”

Perwakilan Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan, Iwan Restiawan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk dorongan moral kepada para pemangku kebijakan agar bersikap tegas.

BACA JUGA   Akibat Mengantuk Mobil Box Masuk Jurang Di Sodonghilir Kabupaten Tasik

“Kami ingin ada keberanian dan ketegasan. Kalau memang bangunan itu terbukti melanggar dan menghilangkan saluran irigasi yang menjadi batas wilayah, maka harus dibongkar. Jangan sampai aturan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujar Iwan.

Senada dengan Iwan, Agus Ridwan yang merupakan Ketua Gibas Resort Kota Tasikmalaya menambahkan bahwa aksi membentangkan spanduk ini bukan sekadar provokasi, melainkan bentuk kontrol sosial dari masyarakat.

“Kami hanya mengingatkan. DPRD sudah turun melakukan sidak, artinya ada perhatian. Tinggal sekarang bagaimana eksekutif bersikap. Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran,” tambahnya.

Menurut Agus, persoalan tata ruang dan aset negara bukan hal sepele karena menyangkut kepentingan publik.

“Ini soal keberpihakan kepada masyarakat dan penegakan aturan. Kami akan terus mengawal sampai ada kejelasan,” tegasnya. (***)

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *