Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com — Gelombang kritik terhadap Wali Kota Tasikmalaya terus menguat. Sejumlah elemen masyarakat menilai kepala daerah terkesan menutup diri dan anti kritik, terutama setelah beberapa aksi penyampaian aspirasi di depan Balai Kota tidak pernah ditanggapi secara langsung oleh Wali Kota.
Kekecewaan publik semakin terasa ketika warga yang datang ke Balai Kota berharap dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Tasikmalaya, namun tidak mendapatkan ruang dialog. Kondisi tersebut memicu munculnya aksi simbolik berupa pemasangan spanduk kritik di ruang publik.
Menanggapi situasi itu, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PDI Perjuangan, H. Deni Romdoni, menegaskan bahwa pemerintah daerah semestinya membuka telinga dan ruang komunikasi, bukan justru membiarkan kritik berujung pada ekspresi kekecewaan di pagar Balai Kota.
“Kritik itu harus didengar. Jangan sampai pagar Balai Kota justru menjadi sasaran kritik masyarakat karena tidak ada ruang dialog dengan Wali Kota,” tegas Deni.
Menurutnya, aksi pemasangan spanduk bukan muncul tanpa sebab. Hal tersebut merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat yang merasa aspirasinya tidak pernah direspons.
“Spanduk itu dipasang karena masyarakat tidak didengar. Mereka datang ingin menyampaikan aspirasi, ingin diajak bicara, tapi tidak ada ruang. Ini alarm serius bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Deni menekankan bahwa Wali Kota Tasikmalaya memiliki kewajiban moral dan politik untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pihak yang menyampaikan kritik adalah warga Kota Tasikmalaya sendiri, yang memiliki kedaulatan dan hak untuk bersuara.
“Mereka yang mengkritik itu masyarakat Kota Tasikmalaya. Mereka punya kedaulatan, tidak bisa diwakilkan. Kritik itu lahir karena rasa cinta terhadap kota ini,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut hingga memicu aksi-aksi lanjutan yang justru mencederai hubungan antara pemerintah dan rakyat.
“Jangan sampai terus menunggu dan membiarkan aksi pemasangan spanduk ini berlanjut. Itu tanda ada masalah serius dalam komunikasi pemerintahan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Deni menegaskan bahwa DPRD Kota Tasikmalaya selalu terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Menurutnya, menerima dan menyalurkan suara rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
“Siapa pun yang menyampaikan kritik ke DPRD, kami terima. Kami digaji dan difasilitasi oleh rakyat. Itu konsekuensi jabatan,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa kritik sejatinya bukan ancaman, melainkan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemimpinnya.
“Itu bukan kebencian, justru tanda sayang masyarakat kepada pimpinan. Pemerintah seharusnya menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan dihindari,” pungkas Deni. (***)
