Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya menyampaikan hasil evaluasi kritis terhadap satu tahun perjalanan kepemimpinan Walikota Tasikmalaya. Jumat (30/01/2025)
Didepan Kantor Wali Kota Tasikmalaya para Mahasiswa melakukan orasi, masa aksi Sempat bentrok dengan aparat lantaran kecewa Wali Kota Tasikmalaya tidak bisa hadir menghadapi aksi masa.
Kordinator Aksi Abdul Aziz menyebut dengan tidak datangnya Viman Alfarizi Ramadhan Ini sebuah bentuk Wali Kota Tasikmalaya anti kritik.
“kami sudah melayangkan surat audensi, namun didisposisikan. Hari ini juga, kami datang Wali Kota Tasikmalaya tidak ada, Pa Viman sudah anti kritik kepada element masyarakat,” kata Abdul Aziz kepada wartawan
Menurutnya, banyak yang ingin disampaikan Berdasarkan bedah akademik terhadap lima misi utama pembangunan dalam RPJMD, PMII menemukan adanya diskoneksi yang signifikan antara target administratif di atas kertas dengan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Pimpinan PMII Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan kota agar tidak terjebak pada formalitas birokrasi semata, melainkan benar-benar menyentuh persoalan mendasar warga.
Analisis terhadap Misi Kesatu mengenai Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya mengungkap kenyataan pahit pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tasikmalaya yang masih tertahan di angka sembilan tahun.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas warga hanya mengenyam pendidikan setingkat SMP, yang secara akademik merupakan hambatan besar bagi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah di tengah persaingan ekonomi modern,” ucapnya
Selain itu, upaya penanganan stunting terlihat masih terjebak pada pendekatan medis-sentris yang bersifat kuratif, sehingga gagal menyentuh persoalan hulu seperti akses sanitasi layak dan kemiskinan keluarga yang bersifat sistemik.
Berlanjut pada Misi Kedua tentang Mewujudkan Perekonomian yang Inovatif, Maju dan Berkeadilan, PMII menilai pertumbuhan ekonomi daerah yang sering dibanggakan pemerintah belum bersifat inklusif.
Di lapangan, para pelaku UMKM dan sektor informal masih berjuang tanpa dukungan ekosistem yang berkelanjutan. Program pembinaan seringkali berakhir sebagai seremonial tahunan tanpa integrasi ke dalam rantai pasok industri yang lebih luas, sehingga kemandirian ekonomi masyarakat belum terbentuk secara signifikan dan ketimpangan ekonomi tetap menjadi bayang-bayang pembangunan kola.
Pada Misi Ketiga terkait Mewujudkan Kualitas Infrastruktur Wilayah yang Merata, Terintegrasi dan Berkelanjutan, ditemukan adanya ketimpangan pembangunan yang mencolok di mana infrastruktur fisik belum sepenuhnya selaras dengan peta risiko bencana.
“Hal ini mengakibatkan beberapa wilayah padat penduduk tetap menjadi langganan banjir tahunan karena lemahnya sistem drainase dan perencanaan wilayah yang kurang memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang,” bebernya
Sementara itu, Misi Keempat dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif can Berorientasi pada Pelayanan Publik juga masih menyisakan catatan besar. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dinilai hanya sebagai pemenuhan indikator teknis untuk mengejar predikat administratif, namun pada kenyatannya belum mampu mentransformasi birokrasi menjadi pelayan publik yang responsif terhadap keluhan warga secara langsung.
Terakhir, Misi Kelima mengenai Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana yang Berkelanjutan menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjaga daya dukung lingkungan. Pengelolaan sampah masih sangat bergantung pada pendekatan konvensional (***)
