Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Komunitas Cermin Tasikmalaya melakukan audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya, namun pertemuan tersebut berakhir dengan aksi walkout. Langkah itu diambil sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakhadiran Wali Kota Tasikmalaya dalam forum yang dinilai penting untuk membahas persoalan kebudayaan dan ruang publik.
Pembina Komunitas Cermin, Asmansyah Timutiah, menegaskan bahwa kekecewaan pihaknya tidak semata-mata ditujukan kepada Wali Kota, tetapi juga kepada DPRD Kota Tasikmalaya yang dinilai tidak peka terhadap situasi.
“DPRD seolah tidak memahami kondisi yang sedang terjadi. Alasan adanya agenda kunjungan Wakil Presiden seharusnya sudah diketahui jauh hari. Kalau memang ada agenda besar, DPRD seharusnya bisa mengondisikan audiensi ini,” ujar Asmansyah kepada wartawan.
Menurutnya, ketidakhadiran Wali Kota dalam audiensi tersebut mencerminkan sikap yang tidak menghargai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Ia mempertanyakan posisi dan peran kepala daerah yang dinilai sulit dihadirkan dalam forum resmi.
“Kami kecewa karena Wali Kota tidak hadir, seolah-olah beliau tidak bisa dipanggil oleh DPRD maupun oleh masyarakat. Padahal ini audiensi resmi,” katanya.
Asmansyah juga menilai selama lebih dari satu tahun kepemimpinan Wali Kota, belum terlihat gagasan maupun kebijakan yang membawa perubahan positif, khususnya di sektor kebudayaan dan ruang publik.
Ia membantah alasan teknis yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Menurutnya, surat permohonan audiensi telah dilayangkan sejak dua pekan sebelumnya, sehingga alasan mendadak dinilai tidak berdasar.
Dalam audiensi itu, Komunitas Cermin menyampaikan sepuluh poin tuntutan. Salah satu sorotan utama adalah soal kebebasan berekspresi dan ruang kreativitas seni di Kota Tasikmalaya, termasuk adanya larangan terhadap genre musik tertentu serta pembatasan kegiatan seni.
Selain itu, Komunitas Cermin mendorong agar Kompleks Dadaha difungsikan sebagai ruang publik yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya untuk kegiatan olahraga dan kesenian tanpa pungutan biaya.
“Dadaha itu fasilitas publik. Kenapa harus berbayar? Kalau harus bayar, lebih baik menyewa ke swasta. Gedung kesenian milik pemerintah seharusnya bisa digunakan gratis untuk kegiatan seni nonkomersial,” jelas Asmansyah.
Ia juga menyoroti minimnya ruang publik yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang ekspresi seni, termasuk taman kota. Menurutnya, ruang terbuka bisa dihidupkan dengan agenda kebudayaan rutin, seperti pergelaran wayang golek yang digelar secara berkala.
“Kami membayangkan sebulan sekali ada pagelaran wayang golek di Taman Kota. Itu tidak mahal dan dampaknya besar. Kota Tasikmalaya ini kaya budaya,” ucapnya.
Komunitas Cermin juga mengusulkan pendirian museum sebagai ruang edukasi dan pelestarian sejarah. Asmansyah menilai Tasikmalaya tertinggal dibanding daerah lain yang sudah memiliki museum.
“Malu rasanya Kota Tasikmalaya tidak punya museum, sementara Ciamis dan Garut sudah punya. Pendopo lama bisa dimanfaatkan, atau pemerintah kota bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komunitas Cermin memastikan akan kembali mendatangi DPRD Kota Tasikmalaya dengan jumlah massa yang lebih besar apabila aspirasi mereka tidak mendapat respons serius dari pemerintah daerah. (Gal)
