Home / Kab. Tasikmalaya / Wabup Tasikmalaya Desak Penanganan Pohon Berbahaya di Jalur Nasional
IMG-20251008-WA0012

Wabup Tasikmalaya Desak Penanganan Pohon Berbahaya di Jalur Nasional

Tasikzone.com – Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi pepohonan di sepanjang jalur nasional yang melintasi wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Ia mendesak agar pemerintah pusat segera melakukan pemangkasan atau penebangan terhadap pohon-pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, menyusul serangkaian insiden pohon tumbang yang bahkan telah menelan korban jiwa.

“Belum juga ditindaklanjuti, sudah terjadi lagi pohon tumbang. Yang pertama sempat memakan korban tewas,”ungkap Wabup Asep, Senin (6/10/2025).

Meski pada kejadian terakhir tidak sampai menimbulkan korban, Asep menegaskan agar pemerintah tak menunggu jatuhnya korban berikutnya untuk bertindak.

Menurutnya, tanggung jawab utama perawatan dan pengawasan pohon di jalur nasional berada di bawah kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Namun, melihat situasi yang sudah mengancam keselamatan warga, Pemkab Tasikmalaya memutuskan tidak tinggal diam.

“Karena situasi darurat, kita ambil langkah cepat. Ada surat dari perwakilan PU Jawa Barat ke BPBD Tasikmalaya untuk meminta bantuan peralatan,” jelasnya.

BACA JUGA   WUB dan Sengketa Lahan Lingkar Utara Jadi Rekomendasi Penting Terhadap LKPJ Walikota Tasikmalaya 2019

Langkah itu dilakukan demi mempercepat eksekusi lapangan tanpa membebani anggaran daerah yang terbatas.

“Nanti akan kita komunikasikan teknisnya seperti apa. Jangan sampai membebani SKPD kita juga, karena memang keterbatasan anggaran,” tambahnya.

Meski kewenangan berada di pusat, Asep menegaskan Pemkab Tasikmalaya siap memimpin aspek teknis dan keamanan selama proses pemangkasan atau penebangan berlangsung.

“Nanti saya akan mewakili BPBD. Saat pengerjaan, lingkungan harus aman,” ujarnya.

Ia juga memastikan koordinasi lintas instansi akan diperketat, melibatkan Satpol PP untuk menjaga keamanan, serta pelibatan masyarakat di sekitar lokasi agar tidak menimbulkan kerumunan selama proses berlangsung.

“Tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi di pemerintah provinsi,” tegasnya

Namun, di balik persoalan kewenangan itu, keselamatan pengguna jalan tetap menjadi hal yang tak bisa dinegosiasikan.

“Nyawa manusia lebih penting dari urusan birokrasi. Penanganan pohon-pohon berisiko tinggi ini harus segera dilakukan sebelum jatuh korban berikutnya,” pungkas Wabup Asep Sopari. (***)

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *